Pemkot Bandarlampung Targetkan PBB Rp130 Miliar di Tahun 2026, Optimalkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

Pemerintah Kota Bandarlampung telah menetapkan target ambisius untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2026. Angka yang dibidik mencapai Rp130 miliar, menunjukkan komitmen Pemkot dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Target ini menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan dan pelayanan publik di kota tersebut.

Untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026 yang signifikan ini, berbagai strategi telah disiapkan dan akan diimplementasikan secara menyeluruh. Inisiatif ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern serta kebijakan yang meringankan wajib pajak. Pelaksana Harian Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandarlampung, Yusnadi Ferianto, menjelaskan detail langkah-langkah yang akan diambil.

Strategi tersebut mencakup penggunaan barcode untuk pembayaran yang lebih mudah dan cepat, serta kebijakan penghapusan atau pengurangan pajak bagi wajib pajak tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan mengintensifkan kolaborasi dengan perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 berjalan efektif.

Strategi Efektif untuk Pencapaian Target PBB

Pemerintah Kota Bandarlampung menerapkan serangkaian strategi komprehensif guna memastikan pencapaian Target PBB Bandarlampung 2026 sebesar Rp130 miliar. Salah satu inovasi utama adalah pemanfaatan barcode pembayaran, yang diharapkan dapat mempermudah proses transaksi bagi wajib pajak. Kemudahan akses pembayaran ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mempercepat penerimaan pajak.

Selain itu, Pemkot juga menawarkan kebijakan penghapusan dan pengurangan pajak bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan insentif dan meringankan beban masyarakat, sekaligus mendorong mereka untuk melunasi kewajiban PBB-P2 tepat waktu. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir tunggakan pajak.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kota Bandarlampung bertindak sebagai tim monitoring penyelenggaraan PBB-P2 tahun 2026. Yusnadi Ferianto menjelaskan, "Bapenda Kota Bandarlampung bertindak sebagai tim monitoring penyelenggaraan PBB-P2 sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2026." Peran ini krusial untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan target dapat tercapai.

Camat se-Kota Bandarlampung juga memiliki peran sentral sebagai koordinator penyampaian SPPT PBB-P2 melalui petugas kolektor kecamatan. Keterlibatan aktif dari camat dan lurah, dibantu oleh rukun tetangga (RT), sangat penting dalam menyosialisasikan serta mendistribusikan SPPT langsung kepada warga. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh wajib pajak.

Distribusi SPPT dan Optimisme Realisasi Penerimaan

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan sebanyak 278.846 SPPT PBB-P2 kepada warga di 20 kecamatan. Distribusi ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pengumpulan pajak. Jumlah SPPT yang masif ini menunjukkan cakupan luas wajib pajak yang menjadi target penerimaan.

Beberapa kecamatan dengan jumlah distribusi SPPT tertinggi meliputi Kemiling dengan 28.495 lembar, Sukabumi 23.618 lembar, Sukarame 19.559 lembar, dan Tanjung Senang 19.555 lembar. Kecamatan lainnya seperti Rajabasa menerima 18.903 lembar dan Way Halim 15.044 lembar. Distribusi ini mencakup seluruh wilayah kota, memastikan setiap wajib pajak menerima pemberitahuan kewajiban mereka.

Yusnadi Ferianto menyatakan harapan besar agar pendapatan dari SPPT PBB-P2 dapat terealisasi 100 persen, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. "Kunci pencapaian target tersebut berada di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan RT yang berhadapan langsung dengan masyarakat," ujarnya. Oleh karena itu, petugas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT diharapkan bekerja maksimal dalam menyosialisasikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Peran aktif RT, lurah, dan camat sangat vital dalam mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban pelunasan PBB. Mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah kota dan perangkat daerah di tingkat bawah, optimisme untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026 semakin tinggi.

Sumber: AntaraNews