Apakah Demo akan Dilanjutkan Hari Ini? Berikut Penjelasan Para Buruh
Pernyataan tersebut disampaikan setelah kemarin, buruh yang tergabung dalam KSPI mengadakan demonstrasi di depan gedung DPR.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi demo buruh tidak akan dilanjutkan hari ini.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah kemarin, buruh yang tergabung dalam KSPI mengadakan demonstrasi di depan gedung DPR.
"Tidak ada (lanjutan demo hari ini)," ungkap Said kepada Liputan6.com pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Demo Buruh Kemarin
Pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia telah melaksanakan aksi demonstrasi. Aksi tersebut diprakarsai oleh Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI.
Gerakan ini dikenal dengan nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan dilaksanakan dengan cara damai. Said Iqbal menekankan bahwa demo buruh tersebut merupakan momen penting untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan kepentingan para pekerja.
Salah satu tuntutan utama buruh dalam aksi tersebut adalah penolakan terhadap upah murah. Mereka meminta agar upah minimum nasional dinaikkan sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen pada tahun 2026.
Permintaan ini didasarkan pada formula resmi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 168, yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
"Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diperkirakan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,1 persen hingga 5,2 persen. Oleh karena itu, kenaikan upah minimum yang wajar seharusnya berada di kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen," kata Said Iqbal.
Selain itu, pemerintah mengklaim bahwa angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian dari pemerintah untuk menaikkan upah, sehingga daya beli buruh dan masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Daftar Tuntutan Buruh
Dalam aksi demonstrasi buruh yang akan dilakukan di DPR, terdapat beberapa tuntutan utama yang akan disampaikan. Pertama, mereka meminta untuk menghapus outsourcing dan menolak upah murah (HOSTUM).
Selain itu, mereka juga menuntut agar upah minimum tahun 2026 dinaikkan sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Tuntutan berikutnya adalah menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membentuk satuan tugas untuk menangani masalah tersebut.
Selanjutnya, para buruh juga mendorong reformasi pajak perburuhan dengan mengusulkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7.500.000 per bulan.
Mereka juga meminta untuk menghapus pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak Jaminan Hari Tua (JHT), serta menghapus diskriminasi pajak bagi perempuan yang sudah menikah. Selain itu, mereka menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan disahkan tanpa adanya Omnibuslaw.
Tuntutan lainnya adalah agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk memberantas korupsi. Mereka juga meminta untuk merevisi RUU Pemilu dengan melakukan desain ulang sistem pemilu untuk tahun 2029. Semua tuntutan ini mencerminkan harapan para buruh untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.
Ajakan KSPI untuk Buruh
Kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Partai Buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal telah menyelesaikan aksi demonstrasi mereka. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah buruh dari kelompok lain yang tetap berada di depan Gedung DPR.
Kepala Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono, menjelaskan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menghentikan demonstrasi di gedung DPR.
"Aksi selesai, sudah dirasa cukup menyampaikan aspirasinya," ujar Kahar saat dihubungi oleh Liputan6.com pada Kamis (28/8).
Berdasarkan pengamatan di lokasi, buruh yang tergabung dalam kelompok Said Iqbal telah membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB, setelah aksi demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Meskipun mereka telah membubarkan diri, spanduk besar yang berisi tuntutan buruh masih terpasang di gerbang utama Gedung DPR.
Kahar juga menegaskan bahwa pembubaran massa buruh dari KSPI dan Partai Buruh tidak berkaitan dengan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan. "Enggak (karena khawatir bentrok)," tambah Kahar.
Massa Terus Bertambah
Massa buruh yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Banyak buruh dari wilayah Jabodetabek yang masih dalam perjalanan menuju lokasi aksi.
Kepala Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono, menyatakan bahwa tidak semua buruh yang berpartisipasi dalam aksi demo telah tiba di depan Gedung DPR.
"Belum berkumpul. Sebagian masih di perjalanan," ungkap Kahar saat dihubungi oleh Liputan6.com pada Kamis (28/8/2025).