Reaksi BEM SI soal Isu Demo Besar Juli 2026

BEM SI Kerakyatan menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memberikan tanggapan terhadap rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan pada Juli 2026. Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM SI Kerakyatan, Kaleb Otniel Aritonang, menjelaskan bahwa organisasi mereka masih dalam tahap melakukan kajian terhadap berbagai isu yang muncul sebelum mengambil keputusan.

"Kalau dari kita sebenarnya masih dalam tahap pengkajian karena memang banyak narasi dan apa ya, narasi-narasi kontraproduktif yang memang sudah apa ya, sudah tersebar di dalam masyarakat," ungkap Kaleb saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (12/6/2026).

Kaleb menegaskan bahwa setiap aksi demonstrasi, terutama yang melibatkan mahasiswa, seharusnya didahului dengan kajian yang menyeluruh. Sebagai bagian dari kalangan akademisi, proses kajian dan konsolidasi merupakan dua aspek yang sangat penting untuk dilakukan sebelum melangkah ke aksi.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini BEM SI Kerakyatan tengah melaksanakan konsolidasi nasional di Bandung, yang hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan arah gerakan organisasi ke depan.

"Kita masih melihat bahwasanya apa ya, pemurnian gerakan yang ada di BEM SI Kerakyatan betul-betul harus secara akademis dikaji dan memang perlu (diperhatikan) harus kalau misalkan nanti bergerak atas nama BEM SI Kerakyatan," kata dia.

Kaleb menekankan bahwa mahasiswa tidak seharusnya bersikap reaktif terhadap berbagai masalah yang dihadapi bangsa. Setiap isu harus dianalisis secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil sikap.

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh BEM SI Kerakyatan akan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, Kaleb juga menyatakan bahwa BEM SI Kerakyatan berupaya untuk menjaga independensi gerakan. Ia berpendapat bahwa tidak bijak jika langsung menuduh adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa.

Dengan demikian, BEM SI Kerakyatan memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sikap. Kaleb menilai partisipasi semua elemen dalam organisasi sangat penting untuk menentukan arah gerakan.

Kajian tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di berbagai daerah. Kaleb menyebutkan bahwa para koordinator isu dan koordinator wilayah telah menginstruksikan anggota untuk aktif mengkaji berbagai persoalan kebangsaan yang sedang berkembang saat ini.

"Ada koordinator isu dan koordinator wilayah memang menginstruksikan untuk segera mengkaji isu-isu bangsa per hari ini, dan memang perlu ada keterlibatan aktif dalam seluruh anggota BEM SI Kerakyatan untuk bisa menilai ataupun memandang isu-isu yang memang sedang beredar di dalam masyarakat terhadap bangsa ini," ucap Kaleb.

Kepala BIN Angkat Bicara

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, memberikan respons yang tenang namun tetap waspada terhadap rencana aksi demonstrasi besar yang direncanakan pada Juli 2026 oleh sejumlah elemen mahasiswa. Aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan jika pemerintah dianggap gagal dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Herindra mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasional.

"Ah yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," ujar Herindra saat dimintai tanggapan oleh wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (11/6/2026).

Senada dengan pernyataan Kepala BIN, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memberikan tanggapan terkait rencana aksi tersebut. Kapolri menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum asalkan dilakukan dengan cara yang tertib dan konstruktif.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang konstruktif," kata Listyo, Rabu (10/6/2026).

Ia memastikan bahwa jajaran kepolisian akan mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi agar tetap berjalan aman dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kami, Polri, tentunya akan terus menjaga agar apa pun bentuk kegiatan dan aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur. Dan itu menjadi imbauan kita bersama di tengah situasi yang ada," tambahnya.

TNI Siaga Penuh

Dari pihak militer, Mabes TNI menekankan kesiapan penuh mereka dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai potensi gangguan. Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa seluruh prajurit selalu dalam kondisi siaga untuk melaksanakan tugas kapan saja diperlukan.

"Ada demo, enggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya bilang bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari. Jadi kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap," tegas Brigjen Muhammad Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Meski demikian, Brigjen Nas menekankan bahwa hingga saat ini TNI belum mengambil langkah pengamanan khusus atau pengetatan yang berlebihan terkait isu pergerakan massa tersebut.

"Belum sampai ke sana. Belum," ungkapnya secara singkat.