BEM SI Jabar Gelar Aksi Sumpah Pemuda dengan Main Bola di Depan Gedung Sate

Pengemasan aksi yang berbeda merupakan alternatif lain dari bentuk demo yang biasa.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat, menggelar aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat pada Selasa, (28/10). Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Demonstrasi dilaksanakan dengan cara berbeda. Alih-alih membakar ban sembari membawa spanduk hingga bendera organisasi, mereka bermain bola di atas aspal jalan. Gawangnya ditandai dengan tas. Mereka memulai permainan sekitar pukul 17.00 WIB.

Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhamad Risaldi, mengatakan pengemasan aksi yang berbeda merupakan alternatif lain dari bentuk demo yang biasa. Harapannya, apa yang diserukan dalam aksi bisa lebih didengar oleh pihak pemerintah.

“Karena di aksi sebelumnya, saat kita menyampaikan dengan bentuk aksi massa, orasi bakar, ban dan lain sebagainya, tidak juga didengar. Kita coba mencoba gaya baru. Boleh jadi dengan gaya yang baru ini, kita bisa lebih didengar dan apa yang menjadi tuntutan dari kita, bisa diterima dan dideliver dengan baik oleh para pemerintah di sana,” katanya.

Aksi Lanjutan

Risaldi menyebut, aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang digelar sebelumnya oleh BEM SI pada 20 Oktober 2025 dalam momentum satu tahun bergulirnya pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Selain itu, ia juga menjelaskan aksi main bola di jalan raya yang notabenenya ruang publik, merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Sukahaji yang kediamannya diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal.

“Dan ini merupakan simbol dari kita, kita dari BEM SI untuk coba mengokupasi. Bahwasanya kita jelaskan kepada masyarakat, jalanan ini merupakan ruang umum, jalanan ini merupakan ruang terbuka untuk publik. Jadi maka dari itu kami, dari BEM SI Jawa Barat, mengokupasi dan juga mengambil alih ruang ini menjadi ruang publik,” imbuhnya.

Selain main bola, massa aksi juga melakukan pertunjukan teatrikal yang memuat kritik satir terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terkait ini, ia bilang BEM SI punya 27 yang sudah disuarakan sejak tanggal 20 Oktober 2025 lalu, mulai dari evaluasi sitematis soal penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembebasan 962 tahanan politik terkait gelombang aksi pada Agustus 2025, hingga soal alokasi APBN untuk bidang pendidikan yang kini dini, menurutnya, tidak ideal.

“Untuk isu-isu lainnya, itu ada kita, kita meminta untuk pemerintah pusat mengevaluasi total secara sistemik program makan bergizi gratis, dan selanjutnya terkait pendidikan, yang mana kita meminta untuk memaksimalkan kembali, kalau secara aturan itu kan minimal 20% dari APBN itu dimasukkan ke pendidikan, cuman faktanya hari ini masih jauh daripada hal tersebut,” ucap dia.

27 Poin Tuntutan

Adapun 27 poin yang dituntut BEM SI Jawa Barat sebagai berikut.

1. Sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat

2. Mendesak pertanggung jawaban penuh atas pelaksanaan Food Estate yang telah menimbulkan kerugian besar, baik dari aspek lingkungan maupun masyarakat adat.

3. Wujudkan Reforma Agraria Sejati, dan tindak tegas terhadap perampasan ruang hidup serta segala bentuk konflik agraria, terutama di daerah Jawa Barat diantaranya: Sukahaji, Tampomas, Dago Elos, Cicalengka, SMANSA Bandung, Longsor Tambang Pasir

4. Kaji ulang kebijakan hilirisasi bahan pangan

5. Sahkan RUU Keadilan Iklim

6. Menuntut revisi kebijakan dan peraturan daerah yang telah menyimpang dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 serta berikan pengawasan ketat dari Presiden terhadap pihak swasta dan pejabat publik untuk patuh pada peraturan tersebut.

7. Kaji ulang RUU Polri dan RUU KUHAP

8. Bebaskan dan hentikan kriminalisasi terhadap seluruh massa aksi dan pejuang demokrasi yang ditahan, serta penjaminan hak asasi manusia bagi masyarakat sipil

9. Tarik militer organik dan non organik dari Papua, bebaskan tahanan politik Papua, serta buka akses jurnalis seluasnya di Papua. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

10. Cabut UU TNI, demiliterisasi ruang sipil, dan kembalikan personel TNI ke barak

11. Tolak rencana penulisan ulang sejarah nasional

12. Sahkan RUU PPRT

13. Bentuk Tim Independen Pengusutan Tuntaskan Korban Demonstrasi, dan tuntaskan pelanggaran HAM yang tercatat dari masa lampau hingga masa kini

14. Mendesak realokasi APBN yang berfokus pada pendidikan

15. Mendesak pengawasan intens dan evaluasi total dalam pelaksanaan Danantara, Giant Sea Wall, dan Koperasi Desa Merah Putih, dan berikan transparansi.

16. Naikkan upah buruh dan hentikan PHK massal

17. Evaluasi total terhadap sistem Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pertanggung jawaban penuh atas segala kerugian dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya

18. Evaluasi total terhadap BUMN secara struktural maupun fungsional

19. Revisi UU KPK untuk mengembalikan marwah serta independensi KPK

20. Mendesak pengunduran diri bagi pejabat publik yang merangkap jabatan

21. Dorong partisipasi bermakna dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset, serta revisi UU TPPU

22. Reformasi sistem partai politik Indonesia

23. Tegur dan berikan sanksi tegas terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas perilaku populis dan seksis.

24. Evaluasi total kawasan pendidikan Jatinangor

25. Kaji ulang UU Ciptaker

26. Wujudkan pengelolaan sampah dan limbah yang optimal

27. Hentikan marginalisasi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas LGBT, Perempuan, dan sebagainya.