Hasto soal Kenaikan Harga Pertamax: Menggerus Kemampuan Kelas Menengah
Hasto berpendapat bahwa kebijakan untuk menaikkan harga pertamax seharusnya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan mengenai kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax. Sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.000 per liter mengalami kenaikan sekitar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter.
Menurut Hasto, perubahan harga ini berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan kelas menengah. Meskipun ia memahami bahwa pemerintah sedang menghadapi tantangan fiskal, ia berpendapat bahwa kebijakan seperti ini seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil.
"Kita tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan fiskal, tetapi hal-hal yang harus dilakukan adalah suatu insentif bagi pergerakan sektor riil," ungkap Hasto saat berbicara di Universitas Bung Karno, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026).
Lebih lanjut, Hasto menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
"Kebijakan-kebijakan yang menciptakan multiplier yang begitu luas dalam perikehidupan rakyat seperti kenaikan BBM itu harus dilakukan sebagai suatu opsi yang paling akhir. Karena ini akan menggerus kemampuan kelas menengah kita yang implikasinya itu juga kepada rakyat bawah," tambahnya.
Dalam pandangannya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk konsolidasi fiskal, penghematan nasional, dan pengurangan pengeluaran yang tidak perlu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat tanpa harus memberlakukan kebijakan yang merugikan kelas menengah.
Korupsi MBG
Hasto juga membahas mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan bahwa berbagai kritik yang muncul terkait program ini, termasuk dugaan adanya praktik korupsi, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM.
"Kritik terhadap MBG ternyata juga banyak korupsi di dalam program populis tersebut, ini yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah," tandas Hasto.