Pemerintah Serius Batasi Penggunaan BBM Pertalite, Tiga Menteri Jokowi Mulai Rapatkan Barisan

Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, dengan kuota 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi energi yang tepat sasaran dan efisien.

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Saat ini, SPBU mini milik Pertamina ini hanya menjual Pertamax.

Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.

Pertamina telah menaikkan harga Pertamax per 1 Oktober 2023 menjadi Rp14.000 per liter.

Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.

Lonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.

ESDM menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, kementerian juga berencana memberikan subsidi Pertamax.

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Bareskrim Polri mengungkap modus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, mulai dari pembelian berulang hingga pengoplosan dan penimbunan ilegal.

PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi memperketat pengawasan distribusi BBM nelayan, memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.

Satreskrim Polres Poso berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Poso jenis Pertalite hingga 1.330 liter, mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti dalam sebuah operasi patroli.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kebijakan subsidi BBM demi menjaga keterjangkauan harga bagi rakyat kecil, sekaligus menjamin ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.

Polda Papua mengimbau petugas SPBU di Jayapura untuk tidak ragu melaporkan pelanggan nakal yang membeli BBM tidak sesuai ketentuan, guna menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan negara.

Bahlil enggan mengungkapkan apakah ada pembahasan reshuffle kabinet dengan Prabowo. Dia mengatakan ada beberapa hal yang tak bisa disampaikan kepada publik.

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

Wamen ESDM, Yuliot Tanjung, mengumumkan Indonesia berencana untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Aksi demonstrasi memperingati Hari Bumi di Jakarta menyoroti desakan percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka jalan bagi koperasi masyarakat adat untuk mengelola tambang rakyat secara legal, menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inisiatif ini diharapkan mampu

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG non-subsidi hingga 18 persen mulai 18 April 2026, memicu pertanyaan tentang stabilitas harga energi di tengah gejolak global yang terus meningkat. Kebijakan kenaikan harga LPG non-subsidi ini merupakan ya