Nasib Pembatasan Pembelian Pertalite di Tangan Sri Mulyani dan Erick Thohir

Pemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.

Mekanisme tersebut bisa digunakan oleh masyarakat pengguna kendaraan roda empat (mobil).

Nantinya, akan tercantum kategori khusus kendaraan yang bisa membeli Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Guna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.

Revisi Perpres 191/2014 akan memperbaiki skema penyaluran BBM dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Aturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.

Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menekankan pentingnya Pengawasan Distribusi BBM Papua secara ketat untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan, terutama pasca perubahan harga BBM.

Nilai tukar rupiah menguat signifikan sepekan terakhir, sementara pemerintah fokus tingkatkan ekspor manufaktur. Simak rangkuman kebijakan ekonomi penting lainnya yang terjadi di Indonesia.

Kenaikan harga Pertamax memicu migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite. Pakar energi Unpad memperkirakan 10 persen pembeli akan beralih, memicu pertanyaan tentang ketersediaan dan dampak ekonomi.

Dia memastikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar tak mengalami kenaikan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan Solar Rp6.800 per liter.

Menurut Misbakhun, setiap kenaikan harga bahan bakar minyak umumnya akan diikuti kenaikan inflasi.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Meski demikian, Purbaya mengatakan, dirinya tidak menghitung seberapa besar migrasi itu mungkin terjadi.

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

PT Pertamina Patra Niaga membantah tegas isu larangan Pertalite bagi kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026, memastikan informasi tersebut tidak benar dan belum ada arahan pemerintah.

Perusahaan menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite.