Gubernur Papua Tegaskan Pengawasan Distribusi BBM Diperketat, Antisipasi Penimbunan

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menekankan pentingnya Pengawasan Distribusi BBM Papua secara ketat untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan, terutama pasca perubahan harga BBM.

Jayapura, Papua – Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya. Penegasan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM berjalan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang melakukan penimbunan atau penyalahgunaan.

Menurut Gubernur Fakhiri, perubahan harga BBM di beberapa daerah berpotensi memengaruhi berbagai sektor perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif guna meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Pengawasan distribusi BBM di Papua akan diperkuat melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait dan aparat pengawas di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan BBM sesuai kebutuhan masyarakat dan mencegah praktik ilegal.

Pentingnya Pengawasan Distribusi BBM di Papua

Gubernur Mathius D Fakhiri menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap distribusi BBM menjadi krusial di Papua. Hal ini menyusul potensi dampak perubahan harga BBM yang bisa memicu penimbunan dan penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. "Kami berharap pengawasan di Papua diperketat supaya tidak ada orang yang mencoba bermain di situ," ujarnya.

Pihaknya juga akan meminta jajaran terkait untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyaluran BBM. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan yang dapat mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat luas.

Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi BBM yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, stabilitas pasokan energi di Papua dapat terjaga dengan baik.

Upaya Pertamina dan Aparat Penegak Hukum

Area Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan bahwa Pertamina telah melakukan sidak bersama Aparat Penegak Hukum (APH) beberapa waktu lalu. Sidak ini bertujuan untuk mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM di wilayah tersebut.

Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga keandalan distribusi energi di Papua dan Maluku melalui pengawasan rantai pasok yang berkelanjutan. "Kami terus berupaya menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Papua dan Maluku melalui pengawasan rantai pasok yang berkelanjutan," kata Ispiani Abbas.

Komitmen ini juga mencakup memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat dengan menyalurkan produk energi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait untuk efektivitas pengawasan.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan

Selain upaya dari pemerintah dan Pertamina, peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam pengawasan distribusi BBM. Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut serta melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Laporan dari masyarakat, khususnya di SPBU Kota Jayapura, akan sangat membantu dalam memberantas praktik ilegal seperti penimbunan. Partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan setiap tetes BBM bersubsidi sampai kepada yang berhak.

Dengan sinergi antara pemerintah, operator, dan masyarakat, diharapkan distribusi BBM di Papua dapat berjalan lancar, adil, dan tanpa penyalahgunaan. Ini penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.

Sumber: AntaraNews