Siap-Siap, Aturan Kriteria Kendaraan Boleh Konsumsi Pertalite Segera Terbit

Pemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Pemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.

Mekanisme tersebut bisa digunakan oleh masyarakat pengguna kendaraan roda empat (mobil).

Nantinya, akan tercantum kategori khusus kendaraan yang bisa membeli Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.

Aturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.

Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.

Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

PT Pertamina Patra Niaga membantah tegas isu larangan Pertalite bagi kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026, memastikan informasi tersebut tidak benar dan belum ada arahan pemerintah.

Perusahaan menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite.

Kementerian ESDM menegaskan Harga BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah bergejolak.

Beberapa SPBU Pertamina kini tidak lagi menyediakan bahan bakar jenis Pertalite untuk dijual kepada konsumen.

Kasus ini muncul ketika seorang warga dari Dusun Periang, Kecamatan Montong Gading, membeli tiga jeriken Pertalite total biaya Rp1,1 juta dari terduga pelaku.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan penambahan pasokan BBM hingga 20 persen di Pekanbaru untuk merespons antrean panjang dan lonjakan konsumsi selama libur panjang, memastikan ketersediaan energi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sigap menanggapi Keluhan Konsumen SPBU Pertamina Toboli terkait pengisian BBM. Bagaimana hasil investigasi Pertamina untuk memastikan pelayanan sesuai standar dan bebas kecurangan?

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memastikan Pertamina menambah stok BBM Palangka Raya jenis Pertamax menjadi 205 KL per hari untuk mengatasi antrean panjang dan menjamin ketersediaan bahan bakar di masyarakat.

Polda Riau berhasil mengungkap 22 kasus penyelewengan BBM bersubsidi, menyita 41 ton solar dan 1,7 ton pertalite, serta mengamankan 39 tersangka. Bagaimana modus operandi mereka dan langkah penegakan hukum yang diambil?

Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan alokasi BBM untuk memastikan ketersediaan selama arus mudik Lebaran 2026, dengan penambahan signifikan pada Pertamax Turbo dan Pertamax guna mencukupi kebutuhan.

Produk massal bermasalah seperti BBM yang merugikan konsumen dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola energi nasional. Profesor IPB berikan pandangan.

Pengamat energi menilai langkah Investigasi Pertamina terhadap keluhan pelanggan mampu mendongkrak kepercayaan publik, sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam perbaikan tata kelola layanan.