Menko Airlangga Tegaskan Tak Batasi Konsumsi Pertalite dan Solar, tapi Penyaluran Lebih Tepat Sasaran

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut golongan jenis kendaraan yang berhak membeli

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Dia bilang, untuk memproduksi BBM rendah sulfur tadi, Pertamina harus melakukan modifikasi di kilang minyaknya.

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Presiden Jokowi menerangkan jika saat ini pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi

Pemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.

Airlangga menjelaskan sekarang ini Kementerian ESDM tengah berada di dalam masa transisi. Mengingat baru-baru ini Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM.

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Produk baru itu nantinya mulai ada di tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi berupa bahan bakar solar 50 part per million (ppm).

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Kemandirian Energi dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor, sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pasokan Pertalite tetap stabil dan tersedia luas di seluruh Indonesia, dengan pemantauan real-time untuk menjamin ketersediaan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi mahasiswa Hindu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menyerukan masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif nasional menyikapi penyesuaian harga Pertamax. Apa alasannya?

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

Pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

Kebijakan pemerintah mempertahankan Harga BBM Subsidi seperti Pertalite dan Bio-Solar dinilai tepat untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Kenaikan harga Pertamax memicu migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite. Pakar energi Unpad memperkirakan 10 persen pembeli akan beralih, memicu pertanyaan tentang ketersediaan dan dampak ekonomi.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Meski demikian, Purbaya mengatakan, dirinya tidak menghitung seberapa besar migrasi itu mungkin terjadi.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

PT Pertamina Patra Niaga membantah tegas isu larangan Pertalite bagi kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026, memastikan informasi tersebut tidak benar dan belum ada arahan pemerintah.