Menko Airlangga Tegaskan Tak Batasi Konsumsi Pertalite dan Solar, tapi Penyaluran Lebih Tepat Sasaran

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut golongan jenis kendaraan yang berhak membeli

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Dia bilang, untuk memproduksi BBM rendah sulfur tadi, Pertamina harus melakukan modifikasi di kilang minyaknya.

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Presiden Jokowi menerangkan jika saat ini pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi

Pemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.

Airlangga menjelaskan sekarang ini Kementerian ESDM tengah berada di dalam masa transisi. Mengingat baru-baru ini Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM.

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Produk baru itu nantinya mulai ada di tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi berupa bahan bakar solar 50 part per million (ppm).

Kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

Hal itu dilakukan adanya praktik penimbunan dan penyuntikan LPG 3 kilogram bersubsidi ke nonsubsidi.

Truk tangki mengangkut BBM dari terminal resmi yang seharusnya disalurkan ke SPBU tetapi membongkar BBM ke gudang.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

Nunung menegaskan, setiap biaya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

BPH Migas melakukan pengecekan mendalam terhadap penyaluran BBM Subsidi di Padang, Sumatera Barat, guna mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi tidak wajar dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Aparat Polres Jember berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM subsidi jenis Pertalite menggunakan mobil yang dimodifikasi khusus. Pelaku terancam hukuman berat dan denda puluhan miliar rupiah atas aksinya yang merugikan masyarakat.

Satreskrim Polres Poso berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Poso jenis Pertalite hingga 1.330 liter, mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti dalam sebuah operasi patroli.

Pemerintah menetapkan batas pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per kendaraan per hari untuk menjaga pasokan tetap aman.

Konsumsi BBM jenis bensin meningkat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. BPH Migas memastikan stok energi nasional tetap aman di atas 20 hari.

Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, dengan kuota 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi energi yang tepat sasaran dan efisien.

Wacana kebijakan itu tertuang dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang sudah beredar.