INFOGRAFIS: Konsumsi Pertalite dan Solar akan Dibatasi, Sosialisasi Awal Bulan Depan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut golongan jenis kendaraan yang berhak membeli

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM subsidi.

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Presiden Jokowi menerangkan jika saat ini pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi

Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Program Cek Kesehatan gratis ini sudah dimulai sejak 10 Februari 2025 lalu.

Daftar tim kepelatihan Timnas Indonesia telah secara resmi dirilis oleh PSSI.

Aturan ganjil genap adalah kebijakan pembatasan kendaraan dari pelat nomor ganjil atau genap yang berlaku pada tanggal dan ruas jalan tertentu.

Sistem Contra flow pada arus mudik Lebaran 2025 berlaku mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta-Cikampek sampai KM 70 ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.

Sistem one way ini akan diterapkan dari Km 70 Cikampek hingga Km 414 Kalikangkung Semarang.

Skema one way akan mulai diterapkan 27 Maret 2025, pukul 14.00 WIB.

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.OANU2A25, yang diterbitkan pada Rabu (12/3).

Danantara akan mengelola total aset senilai USD900 miliar atau sekitar Rp14.000 triliun.

Penetapan upah minimum diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

Lima kode yang perlu dihafalkan agar tidak kesasar saat di Masjid Nabawi, Madinah.

INFOGRAFIS: Jokowi, Ganjar, dan Prabowo, Siapa Paling Besar Habiskan Dana Kampanye di Pilpres?