Kata Jokowi Soal Pembatasan Pertalite dan Solar Subsidi Berlaku 1 Oktober 2024

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Pemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Pemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Kemandirian Energi dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor, sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pasokan Pertalite tetap stabil dan tersedia luas di seluruh Indonesia, dengan pemantauan real-time untuk menjamin ketersediaan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi mahasiswa Hindu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menyerukan masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif nasional menyikapi penyesuaian harga Pertamax. Apa alasannya?

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

Pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

Kebijakan pemerintah mempertahankan Harga BBM Subsidi seperti Pertalite dan Bio-Solar dinilai tepat untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Kenaikan harga Pertamax memicu migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite. Pakar energi Unpad memperkirakan 10 persen pembeli akan beralih, memicu pertanyaan tentang ketersediaan dan dampak ekonomi.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Meski demikian, Purbaya mengatakan, dirinya tidak menghitung seberapa besar migrasi itu mungkin terjadi.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

PT Pertamina Patra Niaga membantah tegas isu larangan Pertalite bagi kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026, memastikan informasi tersebut tidak benar dan belum ada arahan pemerintah.