Kata Jokowi Soal Pembatasan Pertalite dan Solar Subsidi Berlaku 1 Oktober 2024

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Pemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Pemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.

Naiknya harga BBM non subsidi justru membuka peluang aksi penyimpangan penggunaan BBM subsidi.

Kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

Hal itu dilakukan adanya praktik penimbunan dan penyuntikan LPG 3 kilogram bersubsidi ke nonsubsidi.

Truk tangki mengangkut BBM dari terminal resmi yang seharusnya disalurkan ke SPBU tetapi membongkar BBM ke gudang.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

Nunung menegaskan, setiap biaya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Aparat Polres Jember berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM subsidi jenis Pertalite menggunakan mobil yang dimodifikasi khusus. Pelaku terancam hukuman berat dan denda puluhan miliar rupiah atas aksinya yang merugikan masyarakat.

Satreskrim Polres Poso berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Poso jenis Pertalite hingga 1.330 liter, mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti dalam sebuah operasi patroli.

Pemerintah menetapkan batas pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per kendaraan per hari untuk menjaga pasokan tetap aman.

Konsumsi BBM jenis bensin meningkat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. BPH Migas memastikan stok energi nasional tetap aman di atas 20 hari.

Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, dengan kuota 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi energi yang tepat sasaran dan efisien.

Wacana kebijakan itu tertuang dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang sudah beredar.