Siap-Siap, Menteri Bahlil Pangkas Kuota Solar Subsidi untuk Tahun 2025

Proyeksi tersebut diungkapkan oleh Bahlil berdasarkan perhitungan produksi dan konsumsi solar nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan adanya penambahan volume LPG 3 kg bersubsidi untuk menjaga ketersediaan pasokan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI telah menyepakati Asumsi Dasar ESDM 2026, termasuk ICP, lifting migas, serta alokasi subsidi BBM, LPG, dan listrik. Angka-angka krusial ini akan memengaruhi kebijakan energi nasional.

Tren konsumsi Pertalite dan Pertamax menurun selama Ramadan dan Lebaran 2025.

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Presiden Jokowi menerangkan jika saat ini pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Implementasi upaya agar subsidi BBM tepat sasaran diserahkan ke kepemimpinan Prabowo Subianto.

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Pemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.

Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Donggala. Dua terduga pelaku telah diamankan dan terancam hukuman berat.

Dugaan penyelewengan BBM Subsidi di SPBU Jember menjadi sorotan, Anggota DPR RI Bambang Haryadi mendesak Polres Jember mengusut tuntas kasus ini yang merugikan masyarakat kecil.

Tersangka kemudian membeli solar menggunakan barcode lalu diisi ke tangki truk yang sudah dimodifikasi.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Pemerintah sedang menyusun aturan tentang masyarakat yang berhak mengakses BBM bersubsidi.

BBM jenis baru ini diklaim rendah sulfur, dengan spesifikasi berupa bahan bakar Solar 50 part per million (ppm).

Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.