Cara Pemerintah Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Aturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.

Pemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.

Nantinya, akan tercantum kategori khusus kendaraan yang bisa membeli Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Revisi Perpres 191/2014 akan memperbaiki skema penyaluran BBM dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita satu unit kendaraan modifikasi, enam galon berisi solar subsidi dengan total sekitar 180 liter.

Modus pelaku yang dilakukan dengan melakukan pembelian bio solar dan pertalite di SPBU nantinya untuk dijual kembali ke sektor industri.

BPH Migas memastikan ketersediaan dan penyaluran Stok BBM Jawa Barat aman setelah pemantauan di Garut, Pangandaran, dan Banjar, sekaligus mengawal distribusi subsidi agar tepat sasaran, mencegah panic buying.

Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Naiknya harga BBM non subsidi justru membuka peluang aksi penyimpangan penggunaan BBM subsidi.

Kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.