Aturan Pembatasan BBM Subsidi Bakal Terbit di Era Prabowo-Gibran

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Presiden Jokowi menerangkan jika saat ini pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi

Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Airlangga menjelaskan sekarang ini Kementerian ESDM tengah berada di dalam masa transisi. Mengingat baru-baru ini Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM.

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Pemerintah sedang menyusun aturan tentang masyarakat yang berhak mengakses BBM bersubsidi.

BPH Migas bersama Komisi XII DPR mengungkap dugaan modus penyalahgunaan BBM Subsidi Jepara yang melibatkan truk modifikasi dengan banyak QR code dan pelat nomor palsu.

Pemerintah memastikan telah memperhitungkan dengan matang dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap BBM Subsidi.

Kementerian ESDM menegaskan Harga BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah bergejolak.

Bahlil memastikan bahwa kas negara masih kuat untuk menjaga agar harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 nanti.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita satu unit kendaraan modifikasi, enam galon berisi solar subsidi dengan total sekitar 180 liter.

Modus pelaku yang dilakukan dengan melakukan pembelian bio solar dan pertalite di SPBU nantinya untuk dijual kembali ke sektor industri.

Pengetatan pembelian BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, tetapi belum siap.

pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur.

Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.