Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi

Kementerian ESDM masih perlu melakukan pemutakhiran data lantaran banyak yang masih tumpang tindih.

Satgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.

Guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Kementerian ESDM saat ini masih terus mengevaluasi rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi.

Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM subsidi.

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Kemandirian Energi dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor, sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pasokan Pertalite tetap stabil dan tersedia luas di seluruh Indonesia, dengan pemantauan real-time untuk menjamin ketersediaan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi mahasiswa Hindu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menyerukan masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif nasional menyikapi penyesuaian harga Pertamax. Apa alasannya?

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

Pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

Pengetatan pembelian BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, tetapi belum siap.

pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur.

Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.