Menteri Bahlil Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi pada 1 Oktober, Ini Alasannya

Bahlil mengingatkan masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020.

Kementerian ESDM masih perlu melakukan pemutakhiran data lantaran banyak yang masih tumpang tindih.

Adapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi.

Satgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM subsidi.

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Kemandirian Energi dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor, sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pasokan Pertalite tetap stabil dan tersedia luas di seluruh Indonesia, dengan pemantauan real-time untuk menjamin ketersediaan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi mahasiswa Hindu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menyerukan masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif nasional menyikapi penyesuaian harga Pertamax. Apa alasannya?

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

Pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

BPH Migas bersama Komisi XII DPR mengungkap dugaan modus penyalahgunaan BBM Subsidi Jepara yang melibatkan truk modifikasi dengan banyak QR code dan pelat nomor palsu.

Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Pertamina telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan kronologis dan bahwa benar telah terjadi praktik pelanggaran.

Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Yuliot penasaran dan balik bertanya, bagaimana skema pembelian BBM Pertalite bakal dijalankan di Aceh.

Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM.

Pemerintah berharap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik atau kesenjangan sosial di antara kedua kelompok pengemudi ojol dan ojek pangkalan.