Menteri ESDM: Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Tunggu Waktu, Aturan Sudah Hampir Rampung

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Bahlil mengingatkan masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020.

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran.

Pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.

Skema subsidi LPG mempertimbangkan banyak pihak, khususnya pelaku UMKM.

Adapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi.

Satgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.

Guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mencari sumber pendanaan alternatif daripada menaikkan harga BBM subsidi.

Strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah menua.

Hari ini konflik mereda dan kesepakatan damai tercapai, tetapi esok hari ketegangan bisa kembali muncul.

Bahlil menegaskan, sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih mendapat subsidi pemerintah.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah hingga pelayanan PLN terhadap masyarakat.

Bahlil Lahadalia mengatakan Kementerian ESDM telah membantu PLN memenuhi kebutuhan batu bara, terutama batu bara berkalori menengah.

Pengetatan pembelian BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, tetapi belum siap.

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur.

Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.