Airlangga Sebut Pembatasan BBM Subsidi Kini di Tangan Bahlil Lahadalia

Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM.

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Paket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).

Dia bilang, untuk memproduksi BBM rendah sulfur tadi, Pertamina harus melakukan modifikasi di kilang minyaknya.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Pemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Pemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.

Pengetatan pembelian BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, tetapi belum siap.

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur.

Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

BPH Migas melakukan pengecekan mendalam terhadap penyaluran BBM Subsidi di Padang, Sumatera Barat, guna mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi tidak wajar dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Stok energi nasional dinilai aman dan harga minyak masih sesuai APBN.

Polresta Mamuju berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi ilegal, menyita lima kendaraan modifikasi dan mengamankan tersangka. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap jaringan lebih luas.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengapresiasi langkah Polda Jambi mengungkap penyalahgunaan BBM Subsidi, sekaligus memperkuat pengawasan dan sistem digitalisasi penyaluran untuk memastikan tepat sasaran.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan tren Ekonomi Indonesia Positif, dengan daya beli masyarakat yang tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global.

Misbakhun berpendapat keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sangat penting demi menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi.