Jokowi Buka Suara soal Rencana Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Presiden Jokowi menerangkan jika saat ini pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi

Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.

Masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.

Pembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Sampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi

Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.

Pada tahap awal, kunjungan akan dilakukan Jokowi ke 3 provinsi.

Menurut kubu Jokowi, status P21 membuka jalan bagi perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi untuk segera disidangkan di pengadilan.

Mantan Presiden RI itu bahkan memberikan penilaian positif terhadap sosok Nadiem yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahannya.

Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan.

Jokowi juga mendoakan almarhum agar diampuni dosa dan kesalahannya semasa hidup. Ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kesabaran.

Lebih jauh Syarif menyampaikan, pihaknya tidak menerima pemberitahuan baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya.

SKK Migas memastikan harga Pertalite dan Solar Subsidi tetap aman hingga akhir 2026 karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia masih di bawah USD 100.

Hingga kini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bareskrim Polri mengungkap modus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, mulai dari pembelian berulang hingga pengoplosan dan penimbunan ilegal.

PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi memperketat pengawasan distribusi BBM nelayan, memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.

Satreskrim Polres Poso berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Poso jenis Pertalite hingga 1.330 liter, mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti dalam sebuah operasi patroli.