Menteri Jokowi Kumpul di Kantor Airlangga, Bahas Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (16/7) sore.  Dia menyebut, kedatangannya ke Kantor Airlangga Hartarto untuk membahas rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM).

"Oh, (rapat) masalah BBM," kata Trenggono kepada awak media usai mengikuti rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Dia menyebut, akan ada pembatasan penyaluran BBM subsidi untuk jenis kendaraan tertentu. Namun, dia enggan merincikan jenis kendaraan yang akan dilarang untuk memakai BBM jenis Pertalite maupun Solar.

"Ada pembatasan di kendaraan tertentu," tegasnya.

Terkait rencana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Pihaknya justru menyebut tidak ada yg ABG berubah dalam alokasi penyaluran BBM subsidi.

"Iya itu, tapi nggak ada yang berubah," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan BBM subsidi disebut menjadi salah satu cara untuk memangkas konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Hal ini juga dinilai sejalan dengan peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke bioethanol.

"Kemudian masalah penggunaan bensin, kita sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Dia menambahkan, pembatasan BBM subsidi itu juga akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara seiring pembatasan BBM Subsidi. Menko Luhut harap masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. 

Jokowi menyebut bahkan belum menggelar rapat untuk memutuskan hal tersebut.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana (pembatasan BBM bersubsidi). Belum rapat juga," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Selasa (16/7).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Dia menyebut pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.