Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prediksi Atalanta vs Lazio: Peluang Rebut Gelar Musim Ini

{{caption}}
Tiga Prajurit Jepang Tewas Akibat Ledakan Peluru Meriam Saat Latihan Militer

{{caption}}
Mati Lampu, KRL Green Line Sempat Terhenti di Antara Stasiun Kebayoran Lama dan Sudimara

{{caption}}
Seskab Teddy Ungkap Isi Obrolan Empat Mata Prabowo dan Luhut

{{caption}}
Polisi Tangkap 6 Orang Pengeroyok Siswa SMA 5 Bandung Hingga Tewas, Pelaku Masih di Bawah Umur

{{caption}}
2 Tersangka Pembunuhan Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara Dijerat Pasal Berlapis

Topik Terkait
{{caption}}
Presiden Jokowi Bantah Ada Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus

Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.

{{caption}}
Menteri Arifin Bantah Penjualan Pertalite Dibatasi Mulai 17 Agustus, Ini Alasannya

Pernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

{{caption}}
Ekspresi Berkerut Jokowi Saat Ditanya Pembatasan BBM Subsidi

Sampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi

{{caption}}
Menko Airlangga: Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi Pada 17 Agustus dan 1 September

Masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.

{{caption}}
Apakah benar akan ada pembatasan pembelian BBM Pertalite mulai 1 Oktober 2024?

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi

{{caption}}
Menteri Jokowi Kumpul di Kantor Airlangga, Bahas Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

{{caption}}
VIDEO: Air Muka Jokowi Langsung Berubah, Buru-Buru Bantah Soal Pembatasan BBM Subsidi

Jokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat

{{caption}}
Jokowi Buka Suara soal Rencana Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

{{caption}}
BPH Migas Tegaskan Pembelian Pertalite-Pertamax Belum Dibatasi

Pernyataan itu diberikan di tengah isu kebijakan bahwa BPH Migas bakal melakukan pengendalian penyaluran BBM subsidi jenis gasoline (Pertalite).

BBM
{{caption}}
Viral Pertalite Tidak Dijual Lagi di SPBU Mulai 1 September, Ini Klarifikasi Pertamina

Benarkah Petamina tidak lagi jual Pertalite sejak 1 September 2024? Simak penelusurannya

{{caption}}
Luhut Bantah Ada Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober, Tapi Beli BBM Subsidi Ada Syaratnya

Pemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi tersebut agar lebih tepat sasaran.

{{caption}}
Bahlil Ungkap Aturan Pembatasan Pertalite di Tangan Prabowo-Gibran

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

{{caption}}
Pemprov Jambi Tambah Alokasi BBM untuk Kebutuhan Mudik Lebaran 2026

Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan alokasi BBM untuk memastikan ketersediaan selama arus mudik Lebaran 2026, dengan penambahan signifikan pada Pertamax Turbo dan Pertamax guna mencukupi kebutuhan.

{{caption}}
Produk Bermasalah BBM Picu Krisis Kepercayaan Publik, Profesor IPB Soroti Dampak dan Solusi

Produk massal bermasalah seperti BBM yang merugikan konsumen dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola energi nasional. Profesor IPB berikan pandangan.

{{caption}}
Pengamat: Investigasi Pertamina Dongkrak Kepercayaan Publik dan Perbaiki Tata Kelola Layanan

Pengamat energi menilai langkah Investigasi Pertamina terhadap keluhan pelanggan mampu mendongkrak kepercayaan publik, sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam perbaikan tata kelola layanan.

{{caption}}
Pertamina dan Lemigas Uji Kualitas Pertalite yang Dikeluhkan Konsumen Jatim, Begini Hasilnya

Ia mengatakan bahwa perhatian ini merupakan bentuk kepedulian publik agar Pertamina terus berkomitmen memberikan pelayanan energi yang lebih baik.

{{caption}}
Heboh BBM Pertalite Tercampur Air di SPBU Klaten, Pertamina Beri Penjelasan

Eduward memastikan Pertamina serius menindaklanjuti persoalan BBM Pertalite tercampur air di SPBU Klaten.

{{caption}}
Dari 120 Juta Sepeda Motor Hanya Ojol Boleh Beli Pertalite, Bagaimana Cara Verifikasinya?

Pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme verifikasi untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran.

{{caption}}
Polres Jember Tangkap Penimbun BBM Subsidi Modifikasi Mobil, Terancam Denda Puluhan Miliar

Aparat Polres Jember berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM subsidi jenis Pertalite menggunakan mobil yang dimodifikasi khusus. Pelaku terancam hukuman berat dan denda puluhan miliar rupiah atas aksinya yang merugikan masyarakat.

{{caption}}
Polres Poso Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi Poso, Amankan Ribuan Liter Pertalite

Satreskrim Polres Poso berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Poso jenis Pertalite hingga 1.330 liter, mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti dalam sebuah operasi patroli.

{{caption}}
FOTO: Pemerintah Tetapkan Batas Pembelian BBM Bersubsidi per Kendaraan

Pemerintah menetapkan batas pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per kendaraan per hari untuk menjaga pasokan tetap aman.

bbm
{{caption}}
Selama Lebaran, Konsumsi Pertamax dan Pertalite Meningkat, Solar Justru Turun

Konsumsi BBM jenis bensin meningkat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. BPH Migas memastikan stok energi nasional tetap aman di atas 20 hari.

bbm
{{caption}}
Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi 50 Liter Per Hari untuk Kendaraan Pribadi Roda Empat

Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, dengan kuota 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi energi yang tepat sasaran dan efisien.

{{caption}}
BPH Migas Jawab Kabar Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 April 2026

Wacana kebijakan itu tertuang dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang sudah beredar.