Menko Airlangga: Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi Pada 17 Agustus dan 1 September

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Benarkah pertalite dihapus pada 17 Agustus? Simak penelusuran

Pembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Sampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi

Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Pernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Luhut mengingatkan, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

BPH Migas bersama Komisi XII DPR mengungkap dugaan modus penyalahgunaan BBM Subsidi Jepara yang melibatkan truk modifikasi dengan banyak QR code dan pelat nomor palsu.

Pemerintah memastikan telah memperhitungkan dengan matang dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap BBM Subsidi.

Kementerian ESDM menegaskan Harga BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah bergejolak.

Bahlil memastikan bahwa kas negara masih kuat untuk menjaga agar harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 nanti.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita satu unit kendaraan modifikasi, enam galon berisi solar subsidi dengan total sekitar 180 liter.

Modus pelaku yang dilakukan dengan melakukan pembelian bio solar dan pertalite di SPBU nantinya untuk dijual kembali ke sektor industri.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah tegas Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap kasus penimbunan solar subsidi. Ini wujud komitmen Pertamina memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

SKK Migas memastikan harga Pertalite dan Solar Subsidi tetap aman hingga akhir 2026 karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia masih di bawah USD 100.

Hingga kini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bareskrim Polri mengungkap modus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, mulai dari pembelian berulang hingga pengoplosan dan penimbunan ilegal.

PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi memperketat pengawasan distribusi BBM nelayan, memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.