Digitalisasi Cegah Penyelewengan BBM Bersubsidi, Komisi XII DPR Soroti Konsistensi Pengawasan

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyoroti pentingnya digitalisasi dalam upaya mencegah penyelewengan BBM bersubsidi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa kunci utama untuk mengatasi masalah ini adalah konsistensi dalam menjalankan sistem digitalisasi yang telah diterapkan. Sistem seperti penggunaan kode batang (barcode) diharapkan mampu meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Pernyataan ini disampaikan Bambang dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu, 11 April. Menurutnya, meskipun sistem digitalisasi sudah berfungsi dengan baik, tantangan terbesar terletak pada bagaimana oknum-oknum tertentu berusaha mengakali sistem tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI.

Bambang Patijaya menekankan bahwa secanggih apapun teknologi yang dibangun, tidak akan maksimal tanpa disertai pengawasan manusia yang berintegritas. Oleh karena itu, konsistensi dalam implementasi dan niat baik dari semua pihak yang terlibat menjadi faktor penentu keberhasilan pencegahan penyelewengan BBM bersubsidi.

Meskipun digitalisasi sistem BBM bersubsidi, seperti penggunaan barcode, telah diimplementasikan, tantangan dalam pelaksanaannya masih muncul. Bambang Patijaya menggarisbawahi bahwa kekonsistenan adalah kunci utama, namun seringkali sistem tersebut diakali oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sebagai contoh, ditemukan adanya praktik pengumpulan barcode oleh pihak tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi. Fenomena ini membuktikan bahwa teknologi canggih sekalipun, tanpa disertai pengawasan manusia yang berintegritas, tidak akan mampu bekerja secara optimal.

Perilaku menyimpang ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi memerlukan dukungan moral dan etika yang kuat dari para pelaksana. Tanpa integritas, celah-celah untuk mengakali sistem akan selalu ditemukan, menghambat tujuan utama digitalisasi.

Bambang Patijaya menegaskan bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kekonsistenan dan niat baik dalam menjalankan aturan yang ada. Sistem yang sudah dibuat dan digitalisasi yang sudah berjalan tidak akan efektif jika mentalitas 'maling' masih terjadi di lapangan.

Menurutnya, secanggih apapun sistem yang dibangun akan sulit berjalan jika perilaku menyimpang masih terus terjadi. Oleh karena itu, perubahan mentalitas dan komitmen untuk menjalankan pengawasan dengan baik menjadi sangat penting.

Pentingnya konsistensi dalam pengawasan dan niat baik dari semua pihak adalah fondasi untuk memastikan bahwa digitalisasi BBM bersubsidi dapat berjalan efektif. Hal ini akan menciptakan efek jera dan mengurangi potensi penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat.

Mengenai urgensi pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk mengawasi BBM bersubsidi, Komisi XII DPR RI menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian teknis. Bambang Patijaya menyatakan bahwa jika keberadaan satgas dianggap mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penyelewengan, Komisi XII DPR akan memberikan dukungan penuh.

Ia menambahkan bahwa sistem yang ada sebenarnya sudah cukup memadai untuk melakukan pengawasan. Namun, jika memang dirasa perlu untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat, pembentukan satgas bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Dukungan terhadap pembentukan satgas ini menunjukkan komitmen DPR dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Kajian mendalam akan menentukan apakah langkah ini merupakan solusi terbaik untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyelewengan.

Sumber: AntaraNews