LIVE

Nilai Ekonomi Digital Capai Rp1.350 Triliun, Kawendra Minta OTT Global Berkontribusi Lebih Besar

Kawendra meminta pemerintah memperkuat regulasi OTT global agar kontribusi terhadap Indonesia lebih adil sejalan dengan besarnya potensi ekonomi nasional.

platform ott
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian. (Istimewa)

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih tegas dalam mengatur perusahaan digital global atau Over The Top (OTT). Menurut dia, besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan digital dari pasar Indonesia seharusnya diimbangi dengan kontribusi yang lebih nyata kepada negara.

Kawendra menegaskan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar yang menguntungkan bagi platform digital global tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang.

Indonesia Diminta Mencontoh Regulasi Digital di Negara Lain

Menurut Kawendra, sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan yang mengatur tanggung jawab perusahaan digital global. Ia mencontohkan Korea Selatan yang mewajibkan platform OTT memberikan kontribusi atas penggunaan jaringan telekomunikasi.

Selain itu, beberapa negara di kawasan Eropa juga telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan digital internasional. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

"Jangan sampai pihak lain hanya memanfaatkan pasar dan infrastruktur yang dibangun dengan susah payah oleh bangsa ini tanpa memberikan kontribusi yang proporsional. Harus ada keadilan sehingga manfaat ekonomi digital juga dirasakan oleh Indonesia," ujar Kawendra.

Ia menyoroti besarnya nilai ekonomi digital nasional yang telah mencapai sekitar Rp1.350 triliun, sementara penerimaan pajak digital masih relatif kecil dibandingkan potensi yang ada. Karena itu, pemerintah perlu mencari formula yang tepat agar platform digital global memberikan kontribusi yang lebih jelas dan berkeadilan kepada negara.

Menurut Kawendra, penguatan regulasi tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi maupun investasi digital, melainkan menciptakan keseimbangan antara hak memanfaatkan pasar Indonesia dengan kewajiban berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Wuri Anggarini
Editor Wuri Anggarini
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Anggota DPR Beberkan 3 Strategi Cegah Bullying Dokter Muda

{{caption}}
DPR: Bullying Dokter Muda Alarm Serius Pelayanan Kesehatan

{{caption}}
Pengakuan Jokowi Pakai Baju dan Topi PSI saat Safari Politik

{{caption}}
Mensesneg Prasetyo Hadi Pimpin Ketua Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya

{{caption}}
Fakta di Balik 6 Pelajar NTT Terpapar Radikalisme

{{caption}}
6 Pelajar NTT Terpapar Radikalisme Lewat HP, Bukan Kelompok Anak Nakal

Topik Terkait
{{caption}}
Menkominfo: OTT Asing tak Boleh Rugikan Industri Penyiaran

Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menegaskan bahwa keberadaan platform over-the-top (OTT) asing tidak boleh mengancam industri penyiaran.

Platform OTT
{{caption}}
Regulasi OTT Perlu Dipersiapkan

Layanan Over The Top (OTT) seperti Google dan Meta, masih menjadi permasalahan hingga hari ini.

Over The Top (OTT)
{{caption}}
Kolaborasi Antar Sektor Jadi Kunci Pengembangan Ekosistem Digital

Upaya-upaya menumbuhkan pengembangan ekonomi digital perlu kerja bersama.

Ekonomi Digitall
{{caption}}
KADIN Dorong Sinergi Pemerintah-Swasta untuk Tarik Investasi Digital Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menarik investasi digital Indonesia, memanfaatkan potensi ekonomi digital yang besar di Tanah Air.

Kadin
{{caption}}
Stasiun Televisi Harus Menjadi Relevan di Era Multiplatform

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

UU Penyiaran
{{caption}}
Wow! Sumbang Rp1,71 Triliun, Penerimaan Pajak Kripto Terus Tumbuh Pesat di Indonesia

Penerimaan Pajak kripto di Indonesia mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025, menandakan pertumbuhan signifikan industri. Akankah target Rp2 triliun tercapai?

OJK
{{caption}}
Jalan Panjang Indonesia Kuasai Peluang Ekonomi Digital di 2030

Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar untuk menuju ekonomi digital.

Ekonomi Digitall
{{caption}}
Dibutuhkan Kolaborasi yang Kuat Dorong Indonesia Lebih Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Industry Task Force (ITF) dan Think Policy sukses menggelar Forum Dialog Ekonomi Digital.

Vidio
{{caption}}
Ini Beban yang Harus Ditanggung Operator Seluler di Indonesia, Pemerintah Diminta Bantu

Beban operator seluler selama ini sungguh berat. Tidak hanya bisnisnya saja, namun 'upeti' yang mesti dibayarkan ke pemerintah pun makin bengkak.

Operator Seluler
{{caption}}
Terungkap, Begini Strategi Bappebti Kembangkan Ekonomi Digital di Indonesia

Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Ekonomi Digitall
{{caption}}
Di Forum BESF, Menko Airlangga Pede Ekonomi Digital RI Bisa Tembus USD 600 Miliar pada 2030

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

Ekonomi Digital
{{caption}}
Menkomdigi: Adopsi AI Berpotensi Tingkatkan PDB Indonesia Hingga 3,67 Persen

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa adopsi AI dapat menyumbang hingga 3,67% pada PDB Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan daya saing bangsa.

Adopsi AI
{{caption}}
BPS DIY Fokuskan Usaha Daring dalam Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menjadikan usaha daring sebagai fokus baru dalam Sensus Ekonomi 2026, memetakan perubahan lanskap bisnis digital yang pesat untuk menyusun kebijakan ekonomi tepat sasaran.

bps diy
{{caption}}
BPS Sasar Pelaku Ekonomi Digital dalam Sensus Ekonomi 2026, Ini Detailnya

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 yang istimewa, mencakup pelaku ekonomi digital dan pertanian. Ketahui lebih lanjut mengenai cakupan dan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 ini.

bps
{{caption}}
Transformasi Smart City Semarang: Pemkot Perkuat Tata Kelola Berbasis Teknologi untuk Pelayanan Publik dan UMKM

Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat tata kelola berbasis teknologi sebagai bagian dari inisiatif Smart City Semarang, fokus pada integrasi layanan publik dan dukungan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat.

agustina wilujeng pramestuti
{{caption}}
Pertamina Perkuat Peningkatan Kapasitas UMKM Mitra Binaan di Manado Melalui Pelatihan Digital

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi gencar melakukan peningkatan kapasitas UMKM mitra binaan di Manado melalui pelatihan pemasaran digital dan sosialisasi pendanaan, wujudkan kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung Peningkatan Kapasitas UMKM Pe

ekonomi digital
{{caption}}
Pakar Tekankan Pentingnya Perlindungan Sosial Pekerja Digital Rentan di Era Kapitalisme Algoritma

Pendiri LSI Denny JA menyoroti urgensi perlindungan sosial bagi pekerja digital rentan (DVC) di Indonesia, mengingat potensi munculnya kelas sosial baru akibat perkembangan ekonomi digital.

denny ja
{{caption}}
Bank NTB Syariah Dukung Tiket Elektronik Pelabuhan Senggigi, Perkuat Digitalisasi Transportasi Laut

Bank NTB Syariah berkolaborasi dengan PT Easybook Teknologi Indonesia untuk menghadirkan sistem tiket elektronik di Pelabuhan Senggigi, mempercepat digitalisasi layanan transportasi laut dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

bank ntb syariah