Bupati Nabire Terbitkan SE Penataan Distribusi BBM Subsidi, Atasi Antrean dan Penyelewengan

Bupati Nabire Mesak Magai mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk Penataan Distribusi BBM Subsidi Nabire, bertujuan mengatasi antrean panjang dan penyalahgunaan demi penyaluran tepat sasaran.

Bupati Nabire, Mesak Magai, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026. SE ini mengatur pengawasan, pengendalian, serta penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 19 Juni 2026 sebagai langkah konkret pemerintah daerah.

Tujuan utama dari SE ini adalah untuk menata distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, SE ini juga diharapkan dapat mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang selama ini sering memicu antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Nabire. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Melalui kebijakan baru ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya menciptakan tata kelola penyaluran BBM yang lebih tertib dan adil. Pembatasan diberlakukan untuk kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam yang berpelat Papua Tengah (PT) serta terdaftar di Nabire. Kendaraan tersebut juga wajib memiliki barcode dan STNK yang masih berlaku.

Pembatasan Ketat untuk Kendaraan Berpelat dan Tahun Produksi

Pemerintah Kabupaten Nabire menerapkan pembatasan ketat terhadap jenis kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi. Hanya kendaraan berpelat Papua Tengah (PT) yang terdaftar di Kabupaten Nabire yang diperbolehkan. Kendaraan tersebut juga wajib memiliki barcode sesuai data dan STNK yang masih berlaku. Ini bertujuan memprioritaskan warga lokal serta memastikan kepemilikan kendaraan yang sah.

Kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Nabire diberikan tenggat waktu satu bulan untuk melakukan mutasi kendaraan. Setelah batas waktu tersebut berakhir, pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi sesuai aturan berlaku. Kebijakan ini mendorong kendaraan untuk terdaftar secara resmi di wilayah Nabire.

Kendaraan keluaran tahun 2010 ke bawah juga dikenakan pembatasan khusus. Jenis kendaraan ini hanya diizinkan membeli BBM bersubsidi maksimal dua kali dalam satu pekan. Pembatasan ini mempertimbangkan efisiensi dan kebutuhan kendaraan yang lebih tua.

Beberapa kelompok kendaraan secara tegas tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi. Kelompok tersebut meliputi kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Kendaraan milik perusahaan serta kendaraan berpelat nomor luar Provinsi Papua Tengah juga dilarang. Bahkan, kendaraan dengan barcode namun STNK telah berakhir masa berlakunya juga tidak diizinkan.

Sistem Ganjil-Genap dan Larangan Penjualan ke Pengecer

Untuk mengatur arus pembelian dan mengurangi antrean, Pemerintah Kabupaten Nabire memberlakukan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi. Sistem ini diterapkan berdasarkan nomor polisi kendaraan. Kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat melakukan pengisian pada Senin, Rabu, dan Jumat.

Sementara itu, kendaraan bernomor genap akan dilayani pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Penerapan sistem ganjil-genap ini diharapkan mendistribusikan beban antrean secara lebih merata sepanjang pekan. Hal ini juga membantu mengurangi kepadatan di SPBU setiap harinya.

Pemerintah daerah juga secara tegas melarang penjualan BBM bersubsidi kepada pengecer di pinggir jalan. Praktik penimbunan maupun penampungan BBM subsidi secara ilegal akan ditindak tegas. Larangan ini bertujuan memutus mata rantai penyalahgunaan dan spekulasi harga.

Bupati Mesak Magai menekankan bahwa pengelola SPBU wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Kepatuhan ini sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Sanksi Tegas dan Harapan Pemerintah Daerah

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan SE, Pemerintah Kabupaten Nabire akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola SPBU. Sanksi tersebut bervariasi mulai dari teguran tertulis hingga pengurangan kuota BBM bersubsidi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan.

Bahkan, sanksi paling berat adalah pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adanya ancaman sanksi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawab pengelola SPBU. Pemerintah berkomitmen menjaga integritas distribusi BBM.

Bupati Mesak Magai berharap kebijakan ini dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi secara menyeluruh. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi antrean di SPBU dan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penataan ini krusial untuk stabilitas ekonomi lokal.

"Semua pihak harus mendukung kebijakan ini agar distribusi BBM di Nabire lebih tertib, adil, dan tepat sasaran," kata Mesak. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan demi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Sumber: AntaraNews