87 Kontainer CPO Diamankan, DJP Telusuri Praktik Curang Ekspor

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Kejagung sebelumnya melakukan penggeledahan di sedikitnya 20 lokasi di wilayah Medan dan Riau.

Penyimpangan ini mengakibatkan tidak terbayarnya bea keluar dan pungutan sawit (levy) dalam jumlahnya sangat signifikan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan 11 tersangka baru dalam pengembangan Kasus Ekspor CPO yang merugikan negara, termasuk pejabat kementerian dan direktur perusahaan swasta. Simak detail modusnya!

Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengungkap cara-cara yang digunakan oleh para tersangka untuk memanipulasi proses ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Dirjen Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengungkapkan kasus tersebut merupakan rangkaian penyelidikan terkait ekspor sawit dan turunannya.

DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

PT MMS terlibat dalam praktik penyalahgunaan izin ekspor dengan mencoba mengekspor produk turunan sawit secara tidak sesuai dengan dokumen yang berlaku.

Komoditas tersebut merupakan kategori barang yang tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk dalam ketentuan lartas ekspor.

Sebanyak 282 perusahaan diduga melakukan praktik lama dengan mengklaim mengekspor POME (Palm Oil Mill Effluent) dan Fatty Matter.

87 kontainer berisi produk turunan CPO disita di Buffer Area MTI NPCT 1, Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025)

DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi kini dapat memperpanjang pelaporan SPT Pajak hingga satu bulan, berakhir April 2026.

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.