Kejagung Tetapkan 11 Tersangka dalam Kasus Ekspor CPO, Libatkan Pejabat dan Swasta

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini berkaitan dengan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Penetapan tersangka ini menjadi langkah signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang merugikan perekonomian nasional.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan adanya modus rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO. Modus ini dilakukan dengan mengklaim CPO berkadar asam tinggi sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME) atau Palm Acid Oil (PAO) menggunakan kode HS yang berbeda. Rekayasa klasifikasi ini bertujuan untuk menghindari pengendalian ekspor CPO yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Para tersangka yang telah ditetapkan meliputi pejabat dari Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta direktur dari beberapa perusahaan swasta. Mereka disangkakan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Modus Rekayasa Klasifikasi dalam Kasus Ekspor CPO

Kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO ini terungkap melalui penyelidikan mendalam oleh Jampidsus Kejagung. Modus utama yang digunakan adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor, di mana CPO dengan kadar asam tinggi sengaja diubah identitasnya. Komoditas tersebut diklaim sebagai POME atau PAO, yaitu limbah atau hasil samping dari proses pengolahan kelapa sawit, dengan menggunakan kode HS (Harmonized System) yang tidak sesuai.

Tujuan dari rekayasa klasifikasi ini sangat jelas, yakni untuk menghindari kebijakan pengendalian ekspor CPO yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri dan harga komoditas. Dengan menghindari pengendalian ekspor, para pelaku dapat memperoleh keuntungan ilegal dari perbedaan regulasi dan harga.

Praktik penyimpangan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan devisa, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas industri kelapa sawit nasional. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan koruptif ini dapat berdampak luas terhadap petani kelapa sawit dan industri terkait lainnya. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan Kasus Ekspor CPO ini demi keadilan dan pemulihan kerugian negara.

Daftar Tersangka dan Peran Mereka

Kejaksaan Agung telah merilis inisial serta jabatan para tersangka yang terlibat dalam Kasus Ekspor CPO ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat pemerintah hingga direktur perusahaan swasta, menunjukkan adanya kolaborasi dalam praktik ilegal ini. Keterlibatan pejabat negara dalam kasus ini menyoroti celah pengawasan dan integritas dalam sistem ekspor.

Berikut adalah daftar inisial para tersangka yang telah ditetapkan:

• LHB: Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analisis Kebijakan serta Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan, Kementerian Perindustrian.
• FJR: Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai.
• MZ: Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
• ES: Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS.
• ERW: Direktur PT BMM.
• FLX: Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
• RND: Direktur PT TAJ.
• TNY: Direktur PT TEO.
• VNR: Direktur PT Surya Inti Primakarya.
• RBN: Direktur PT CKK.
• YSR: Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan intensif, termasuk penggeledahan di sejumlah lokasi penting. Lokasi yang digeledah antara lain Gedung Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta Timur dan beberapa rumah pejabat Bea Cukai di dalam maupun luar Jakarta. Selain itu, puluhan saksi dari pihak swasta dan birokrasi juga telah diperiksa untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.

Langkah Hukum dan Penahanan Tersangka

Para tersangka dalam Kasus Ekspor CPO ini disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf (a) atau (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, mereka juga disangkakan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal ini menegaskan seriusnya tindak pidana yang dilakukan dan ancaman hukuman yang menanti para pelaku.

Sebagai bagian dari proses hukum, para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Langkah penahanan ini penting untuk memastikan kelancaran proses penyidikan dan mencegah para tersangka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Kejagung terus berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk dalam perdagangan komoditas strategis seperti CPO. Proses hukum akan terus berjalan transparan dan akuntabel hingga tuntas. Diharapkan, penanganan Kasus Ekspor CPO ini dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews