Sosok Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tulungagung terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu kekhawatiran modus korupsi dan kerugian masyara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya modus korupsi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang menggunakan surat pernyataan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, membuat publik penasaran akan detailnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus 'utang' kepala OPD kepada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengungkap dugaan pemerasan yang melibatkan ajudan dalam kasus **Bupati Tulungagung Utang OPD**.

Asep menambahlan, GSW diduga meminta sejumlah uang kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo resmi menjadi tersangka kasus korupsi pemerasan oleh KPK, mengenakan rompi tahanan oranye setelah ditangkap dalam operasi senyap.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditahan KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan.

Ia ditangkap bersama 12 pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwi Seputro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi OTT kesepuluh di tahun 2026.

Usai diamankan, Gatut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu pagi (11/4/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap barang bukti dan konstruksi kasus dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan KPK di wilayah Jawa Timur.

KPK melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap beberapa pejabat dari OPD di Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Mapolres setempat.

KPK sedang melaksanakan penyelidikan secara rahasia di daerah Jawa Timur.