Komnas Ham

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Komnas HAM memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai rencana pembentukan tim asesor yang akan melibatkan aktivis HAM.

Komnas HAM menyimpulkan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai pelanggaran HAM dan mengungkap lima bentuk pelanggaran.

Komnas HAM mengungkap jejak digital pelaku serangan air keras ke Andrie Yunus. Sebanyak 14 orang teridentifikasi melalui CCTV dan data BTS.

Komnas HAM mengungkap enam kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2025-2026, mulai konflik lahan hingga penembakan warga sipil.

Kakanwil Kemenham Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai kunci utama penyelesaian puluhan konflik agraria di provinsi Jambi, demi terpenuhinya hak asasi manusia masyarakat.

Reshuffle TNI menunjukkan komitmen militer menindak tegas pelanggaran internal, terutama setelah anggota BAIS TNI diduga terlibat penyerangan asam terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, memicu desakan transparansi dan keadilan.

Komnas HAM mendesak Panglima TNI periksa KaBAIS Letjen Yudi Abrimantyo yang dicopot, menyusul keterlibatan TNI dalam kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus, demi keadilan dan akuntabilitas.

Komnas HAM menetapkan Andrie Yunus sebagai pembela HAM. Status ini membuka akses perlindungan LPSK di tengah penanganan medis pasca serangan air keras.

Komnas HAM mengecam keras Serangan Air Keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini yang diduga terkait pembelaan HAM.

Anggota DPR RI Bonnie Triyana mengecam keras serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menyebutnya sebagai serangan terhadap sejarah panjang perjuangan HAM di Indonesia dan mendesak penuntasan kasus.

Pemerintah Kota Palu dan Komnas HAM memperkuat sinergi dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia masyarakat, didukung program penilaian HAM daerah yang akan berlangsung hingga Oktober 2026.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Audit HAM Nasional oleh Komnas HAM RI, fokus pada empat hak dasar masyarakat. Penasaran bagaimana komitmen ini akan memastikan kebijakan pro-rakyat?

Komnas HAM menilai vonis bebas Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lainnya dalam kasus dugaan penghasutan sebagai preseden positif untuk menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia.

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi menjalin kerja sama dengan Komnas HAM, membuka jalan bagi pengembangan riset HAM serta integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam tri dharma perguruan tinggi.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.