Komnas Ham

Diketahui, para pelaku adalah prajurit TNI dari kesatuan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Pramono menguraikan, pada pemanggilan tersebut pihaknya fokus pada beberapa persoalan.

Pelimpahan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, ke Puspom TNI mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan aktivis.

Komnas HAM berencana memanggil pihak TNI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait serangan air keras yang menimpa Andrie Yunus.

Salah satu hal digali dari keterangan Polda Metro Jaya adalah soal inisial penyerang air keras yang sempat disampaikan berbeda dengan versi TNI.

Reshuffle TNI menunjukkan komitmen militer menindak tegas pelanggaran internal, terutama setelah anggota BAIS TNI diduga terlibat penyerangan asam terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, memicu desakan transparansi dan keadilan.

Komnas HAM mendesak Panglima TNI periksa KaBAIS Letjen Yudi Abrimantyo yang dicopot, menyusul keterlibatan TNI dalam kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus, demi keadilan dan akuntabilitas.

Komnas HAM menetapkan Andrie Yunus sebagai pembela HAM. Status ini membuka akses perlindungan LPSK di tengah penanganan medis pasca serangan air keras.

Komnas HAM mengecam keras Serangan Air Keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini yang diduga terkait pembelaan HAM.

Anggota DPR RI Bonnie Triyana mengecam keras serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menyebutnya sebagai serangan terhadap sejarah panjang perjuangan HAM di Indonesia dan mendesak penuntasan kasus.

Komnas HAM RI melakukan identifikasi menyeluruh terhadap penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Mereka memastikan Penanganan Bencana Berbasis HAM demi pemulihan korban yang adil dan merata, termasuk kelompok rentan.

Rekan Indonesia menyoroti pentingnya Kemenham memperkuat agenda Pemenuhan Hak Dasar Warga, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, mengingat tingginya laporan pelanggaran HAM.

Komnas HAM akan menggelar Aksi Kemanusiaan di Sumatra pada Hari HAM Sedunia, 10 Desember, fokus membantu korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ini alasan pembatalan peringatan utama.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan negara memiliki kewajiban untuk memastikan Perlindungan Hak Berekspresi Digital masyarakat, terutama di tengah dominasi ruang digital yang kian masif.

Komnas HAM RI mendalami kasus kematian Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura, menjadikannya prioritas utama.

Polda Banten cetak polisi humanis melalui pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memperkuat pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan. Bagaimana implementasinya?

Menteri HAM menegaskan penuntasan misteri Kasus Marsinah, aktivis buruh yang kini Pahlawan Nasional, menjadi kewenangan Komnas HAM dan kepolisian. Mengapa bukan Kementerian HAM?

Revisi tersebut justru akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor.

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

Anggota DPR RI mendesak Komnas HAM dan Polri mengusut tuntas dugaan TPPO ABK di KM MUS dan Run Zeng 03, menyoroti praktik perbudakan modern di laut yang meresahkan.