Perkuat Sinergi Pemkot Palu dan Komnas HAM: Wujudkan Pemenuhan Hak Masyarakat

Pemerintah Kota Palu dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperkuat sinergi dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat di daerah ini. Kunjungan Komnas HAM ke Palu menjadi momentum penting untuk kolaborasi strategis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menegaskan dukungan penuh terhadap program penilaian hak asasi manusia pada pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh Komnas HAM. Hal ini bertujuan mewujudkan suasana kondusif bagi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar terpenuhi.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, program penilaian tersebut akan berlangsung melalui berbagai tahapan, termasuk diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan organisasi perangkat daerah. Fokus utama penilaian adalah hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyatakan keterbukaan terhadap berbagai masukan dalam proses penilaian Komnas HAM. Ia mendukung upaya ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hadianto menekankan pentingnya menerima catatan, bahkan yang pahit sekalipun, sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

Sejak Oktober 2021, Pemkot Palu secara rutin membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan langsung di kediaman Wali Kota. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendengarkan suara warganya dan merespons kebutuhan mereka.

Selain itu, Pemkot Palu juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat melalui fitur “Lapor Wali Kota” yang terintegrasi dalam aplikasi Super Apps Sangupalu. Fitur ini memudahkan masyarakat menyampaikan aduan, yang kemudian menjadi dasar perbaikan layanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kota Palu melaksanakan program magang bagi sejumlah guru terpilih ke luar daerah. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Palu melalui pengalaman dan pengetahuan baru yang diperoleh para guru.

Pada sektor kesehatan, Pemkot Palu telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2022. Ini memastikan berbagai kelompok masyarakat seperti petani, imam masjid, hingga ketua RT dan RW, telah tercover dalam program BPJS Kesehatan.

Cakupan UHC di Kota Palu telah mencapai sekitar 97 persen, menunjukkan keberhasilan dalam menjamin akses kesehatan bagi warganya. Wali Kota Hadianto menegaskan upaya maksimal Pemkot Palu dalam memenuhi hak-hak masyarakat, terutama mengingat bencana alam besar yang pernah melanda pada 2018 lalu.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke Palu berkaitan dengan rencana pelaksanaan program penilaian HAM pada pemerintah daerah. Penilaian ini merupakan bagian dari upaya Komnas HAM mendorong peningkatan pemenuhan HAM di tingkat lokal.

Penilaian akan dilaksanakan melalui berbagai tahapan, termasuk diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan organisasi perangkat daerah (OPD). OPD yang terlibat adalah yang memiliki peran langsung dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, memastikan evaluasi yang komprehensif.

Fokus penilaian meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan, yang merupakan hak-hak esensial bagi kesejahteraan warga. Program penilaian HAM pada pemerintah daerah serta FGD dijadwalkan berlangsung mulai April hingga Oktober 2026.

Sumber: AntaraNews