TNI Soal Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Usai Demo: Kami Terbuka Bekerja Sama

Presiden Prabowo Subianto tegaskan tidak akan membentuk Tim Pencari Fakta Demo terkait kerusuhan akhir Agustus, memilih mendukung penyelidikan independen 6 lembaga HAM. Mengapa keputusan ini diambil?

Dalam Rakor tersebut, seluruh komisi terkait dan LPSK dikatakannya hadir dan kecuali Ombudsman.

LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas berkomitmen untuk memastikan bahwa suara para korban tetap didengar.

Tim independen ini dibentuk secara objektif, imparsial, dan partisipatif untuk mendorong penegakan hukum.

Menurutnya, deteksi dini tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi BIN terhadap dinamika keamanan nasional.

Di tengah upaya memperkuat sinergi dengan Polri, muncul upaya provokatif.

Pemerintah berkewajiban memastikan penanganan setiap dugaan kekerasan maupun pelanggaran HAM.

Komnas HAM menghormati perhatian PBB terkait penanganan demo di Indonesia. Temukan mengapa 10 korban jiwa teridentifikasi dan pentingnya ruang dialog untuk mencegah insiden serupa.

Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah membantah tegas narasi hoaks tentang prajurit TNI ditangkap polisi saat demo.

Kuasa hukum keluarga, Marselinus Edwin menilai putusan dibacakan jauh dari rasa keadilan. Mereka mendesak Oditur Militer segera mengajukan banding.

Kekecewaan itu diungkapkan keluarga usai menghadiri sidang pembacaan putusan terhadap tiga prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut, Rabu (3/6/2026).

Pertimbangan tersebut disampaikan majelis hakim saat membacakan putusan perkara pada Rabu (3/6/2026).

Hukuman paling berat dijatuhkan kepada Serka Mochamad Nasir (MN). Prajurit TNI AD itu divonis 13 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer.

Kejagung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat. Belasan penyidik Pidsus diterjunkan, sementara perkara yang disidik belum diungkap.

Penilaian tersebut disampaikan saat Oditur membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.