LIVE

Respons WamenHAM Soal Dugaan PBB Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Ricuh

Pemerintah berkewajiban memastikan penanganan setiap dugaan kekerasan maupun pelanggaran HAM.

pelanggaran ham
Respons WamenHAM Soal Dugaan PBB Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Ricuh
Respons WamenHAM Soal Dugaan PBB Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Ricuh (merdeka.com)

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto menegaskan pemerintah sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM usai demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah, tanpa harus menunggu desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita sedang melakukan itu (penyelidikan), dan kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari PBB pun, kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut," ujar Mugiyanto kepada wartawan usai membesuk Budi Haryanto, salah satu korban kerusuhan, di Rumah Sakit Primaya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/9).

Mugiyanto menekankan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan penanganan setiap dugaan kekerasan maupun pelanggaran HAM.

Salah satu yang disorot adalah kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengendara ojek daring, yang tewas akibat terlindas kendaraan aparat saat unjuk rasa di Jakarta.

"Saya pikir yang terjadi di Jakarta sudah (ditangani). Itu sudah diselidiki secara terbuka, secara online, live, dan Kementerian HAM ikut memantau," tegasnya dikutip Antara.

Ia menyebut Komnas HAM juga turut mengawasi jalannya proses hukum. Dua anggota kepolisian yang terlibat dalam peristiwa itu telah dijatuhi sanksi berat oleh institusinya.

"Saya pikir putusan sudah diberikan, putusan etik, sudah diberhentikan. Dalam hal itu, kita sudah menjalankan apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Respons terhadap Sorotan PBB

Mengenai sorotan PBB terhadap dugaan pelanggaran HAM saat unjuk rasa 25–30 Agustus 2025, Mugiyanto menegaskan pemerintah menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.

"Tadi sudah saya sampaikan, tanpa diminta PBB pun, kami sebagai pemerintah Indonesia yang menghormati HAM dan demokrasi, sudah menjalankan. Demokrasi dan HAM itu masuk dalam Astacita pertama Presiden Prabowo," katanya.

Bahkan, lanjut Mugiyanto, Kementerian HAM siap hadir di Jenewa dalam sidang Dewan HAM PBB akhir bulan ini bila diperlukan.

"Kalau dirasa perlu, kami akan datang ke Jenewa untuk menjelaskan secara langsung hal-hal yang sudah kami lakukan," ujarnya.

Mugiyanto yang juga mantan aktivis 98 itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan aparat untuk mematuhi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) atau Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia.

"Pak Presiden sudah sangat jelas dalam melakukan tindakan, terutama kepada aparat kepolisian untuk berpegangan pada ICCPR," ujarnya.

Ia menambahkan, kebebasan berekspresi dan bersuara dijamin oleh pemerintah, tetapi tetap harus dilakukan secara damai.

"Yang dilakukan pemerintah hari ini adalah menangani dan menindak mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Kalau hukum tidak ditegakkan, korban akan terus berjatuhan, seperti Mas Budi ini dan korban lain yang meninggal," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Reaksi Pengacara Usai Nadiem Dituntut 18 Tahun Bui: Tak Satu pun Dakwaan Terbukti

{{caption}}
Penjelasan Polda Metro Jaya, Dasar Hukum Asep Adi Suherli Naik Pangkat jadi Komjen

{{caption}}
Momen Nadiem Makarim Ditemani Sang Istri Jalani Operasi Usai Dituntut 18 Tahun Penjara

{{caption}}
Banjir Bandang Aceh Nyaris Pupuskan Niat Hartati Berhaji: Karena Panggilan Allah Saya di Sini

{{caption}}
Jaksa Curiga Harta Nadiem Rp 4,8 Triliun Hasil Korupsi Chromebook

{{caption}}
Asep Edi Suheri Naik Pangkat, Polda Metro Kini Dipimpin Jenderal Bintang 3

Topik Terkait
{{caption}}
FUII Nilai Langkah Menteri HAM Sudah Tepat dalam Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam mengusut perkara tersebut.

Andrie Yunus
{{caption}}
WamenHAM Soal Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Ganggu Posisi Indonesia di PBB

Wamen HAM menyebut serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dapat memengaruhi posisi Indonesia di Dewan HAM PBB.

Wamenham Mugiyanto
{{caption}}
Kemenkumham Desak Percepatan Penyelidikan Serangan Air Keras Aktivis KontraS

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendesak kepolisian untuk mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus demi transparansi dan akuntabilitas.

Penyelidikan Serangan Air Keras
{{caption}}
Wamen HAM Kunjungi Korban Kerusuhan di Makassar, Ini Respons terhadap Desakan PBB

Kunjungan ini sekaligus menjadi respons pemerintah terhadap desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wamen HAM Mugiyanto
{{caption}}
Pemerintah Tegaskan Ruang Aksi Demonstrasi Tetap Ada Asal Tak Anarki, 10 Korban Jiwa Tercatat

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap ruang Aksi Demonstrasi, namun tindakan anarki akan ditindak tegas. Apa saja poin penting dari pernyataan ini dan bagaimana nasib 10 korban jiwa?

Aksi Demonstrasi
{{caption}}
Komnas HAM Hormati Perhatian PBB: 10 Korban Jiwa dalam Demo, Ruang Dialog Mendesak

Komnas HAM menghormati perhatian PBB terkait penanganan demo di Indonesia. Temukan mengapa 10 korban jiwa teridentifikasi dan pentingnya ruang dialog untuk mencegah insiden serupa.

Komnas HAM
{{caption}}
Ada 7 Anggota Brimob Terlibat, Presiden Instruksikan Investigasi Menyeluruh Unjuk Rasa Nasional yang Disorot PBB

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan investigasi menyeluruh unjuk rasa nasional yang disoroti PBB, termasuk penindakan terhadap aparat yang melanggar kode etik.

Investigasi Unjuk Rasa
{{caption}}
PBB Desak Indonesia Investigasi Delapan Korban Tewas dalam Demo di Berbagai Wilayah

PBB desak Indonesia investigas korban tewas dalam demo dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden yang menewaskan setidaknya delapan orang.

PBB
{{caption}}
Fakta Terbaru: Komnas HAM Desak Aparat Junjung HAM dalam Pengamanan Demo, Ada Korban Jiwa Lho!

Komnas HAM meminta aparat negara menjunjung tinggi hak asasi dalam pengamanan demo, menyusul temuan korban jiwa dan luka. Apa rekomendasi lengkapnya?

Komnas HAM
{{caption}}
Komnas HAM Tegaskan Serangan Terhadap Warga Sipil di Puncak Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.

hak asasi manusia
{{caption}}
DPR RI: UU Hukuman Mati Tahanan Palestina Ancaman Nyata Genosida

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam pengesahan undang-undang hukuman mati tahanan Palestina oleh parlemen Israel (Knesset) sebagai ancaman genosida nyata dan pelanggaran HAM berat yang memicu ketegangan di kawasan.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Komnas HAM Kecam KKB Atas Penembakan Pesawat Smart Air, Desak Penegakan Hukum

Komnas HAM mengecam keras tindakan KKB yang menembak pesawat Smart Air di Boven Digoel, menewaskan pilot dan kopilot. Kecaman Komnas HAM KKB Smart Air ini menyoroti pelanggaran HAM berat dan pola kekerasan baru di Papua.

boven digoel
{{caption}}
Komisi XIII DPR RI Kawal Keadilan Nenek Saudah, Desak Penertiban Tambang Ilegal di Pasaman

Komisi XIII DPR RI serius mengawal penanganan kasus pelanggaran HAM Nenek Saudah di Pasaman, mendesak aparat hukum untuk menuntaskan kasus serta menertibkan tambang ilegal. Akankah keadilan Nenek Saudah terpenuhi?

dpr ri
{{caption}}
Komnas HAM Soroti Lima Kasus HAM Sulteng Belum Tuntas Sepanjang 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti lima kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Sulawesi Tengah yang belum tuntas sepanjang 2025, memicu desakan keadilan bagi korban.

hak asasi manusia
{{caption}}
Komisi III DPR Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pelanggaran HAM Usai KUHAP Baru Berlaku

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan era baru penegakan hukum pidana dimulai dengan KUHAP Baru, menuntut aparat hindari pelanggaran HAM dan segera adaptasi.

aturan hukum
{{caption}}
Di Forum PBB, Pemerintah RI Ungkap Karhutla Turun 86 Persen dan Hutan Adat Terus Diakui

Raja Juli memaparkan sejumlah capaian Indonesia dalam mendukung target utama Global Forest Goals PBB, salah satunya terkait pemulihan tutupan hutan.

berita update
{{caption}}
PBB: Kelaparan Makin Meluas dan Parah di Gaza, Keluarga Palestina Hanya Makan Sekali Sehari

Sekira 2,1 juta orang di Gaza kini terkurung di kurang dari setengah wilayahnya.

amerika serikat
{{caption}}
PBB: Jalur Gaza Tempat Paling Mematikan di Dunia Bagi Jurnalis

Menurut laporan PBB, jumlah jurnalis yang tewas di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 mencapai 300 orang.

berita update
{{caption}}
PBB Ungkap Fakta Menyedihkan: Satu dari Lima Orang yang Diamputasi di Gaza Adalah Anak-Anak

Kondisi ini diperparah oleh minimnya spesialis prostetik serta pembatasan masuknya bahan-bahan medis penting.

amputasi
{{caption}}
Polemik Internal PBB Memanas, DPP Hasil Muktamar VI Bali Gugat Surat Keputusan Menkum ke PTUN Jakarta

Gugatan itu disampaikan atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) nomor M.HH- 3.AH.11.02 Tahun 2026.

berita update
{{caption}}
Ulama Lebak Serukan Damai Timur Tengah Permanen, Desak Indonesia Pegang Politik Nonblok

Ulama kharismatik Lebak, KH Hasan Basri, menyerukan **damai Timur Tengah permanen** demi kemaslahatan dunia, sekaligus mendesak Indonesia tetap berpegang pada politik nonblok di tengah dinamika geopolitik kawasan.

benjamin netanyahu