LIVE

Respons WamenHAM Soal Dugaan PBB Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Ricuh

Pemerintah berkewajiban memastikan penanganan setiap dugaan kekerasan maupun pelanggaran HAM.

pelanggaran ham
Respons WamenHAM Soal Dugaan PBB Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Ricuh
Respons WamenHAM Soal Dugaan PBB Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Ricuh (merdeka.com)

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto menegaskan pemerintah sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM usai demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah, tanpa harus menunggu desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita sedang melakukan itu (penyelidikan), dan kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari PBB pun, kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut," ujar Mugiyanto kepada wartawan usai membesuk Budi Haryanto, salah satu korban kerusuhan, di Rumah Sakit Primaya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/9).

Mugiyanto menekankan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan penanganan setiap dugaan kekerasan maupun pelanggaran HAM.

Salah satu yang disorot adalah kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengendara ojek daring, yang tewas akibat terlindas kendaraan aparat saat unjuk rasa di Jakarta.

"Saya pikir yang terjadi di Jakarta sudah (ditangani). Itu sudah diselidiki secara terbuka, secara online, live, dan Kementerian HAM ikut memantau," tegasnya dikutip Antara.

Ia menyebut Komnas HAM juga turut mengawasi jalannya proses hukum. Dua anggota kepolisian yang terlibat dalam peristiwa itu telah dijatuhi sanksi berat oleh institusinya.

"Saya pikir putusan sudah diberikan, putusan etik, sudah diberhentikan. Dalam hal itu, kita sudah menjalankan apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Respons terhadap Sorotan PBB

Mengenai sorotan PBB terhadap dugaan pelanggaran HAM saat unjuk rasa 25–30 Agustus 2025, Mugiyanto menegaskan pemerintah menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.

"Tadi sudah saya sampaikan, tanpa diminta PBB pun, kami sebagai pemerintah Indonesia yang menghormati HAM dan demokrasi, sudah menjalankan. Demokrasi dan HAM itu masuk dalam Astacita pertama Presiden Prabowo," katanya.

Bahkan, lanjut Mugiyanto, Kementerian HAM siap hadir di Jenewa dalam sidang Dewan HAM PBB akhir bulan ini bila diperlukan.

"Kalau dirasa perlu, kami akan datang ke Jenewa untuk menjelaskan secara langsung hal-hal yang sudah kami lakukan," ujarnya.

Mugiyanto yang juga mantan aktivis 98 itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan aparat untuk mematuhi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) atau Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia.

"Pak Presiden sudah sangat jelas dalam melakukan tindakan, terutama kepada aparat kepolisian untuk berpegangan pada ICCPR," ujarnya.

Ia menambahkan, kebebasan berekspresi dan bersuara dijamin oleh pemerintah, tetapi tetap harus dilakukan secara damai.

"Yang dilakukan pemerintah hari ini adalah menangani dan menindak mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Kalau hukum tidak ditegakkan, korban akan terus berjatuhan, seperti Mas Budi ini dan korban lain yang meninggal," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kronologi Pendi Tewas Ditembak Tetangga Gara-Gara Undangan Sunat

{{caption}}
Polisi Tewas Saat Operasi Narkoba di Kalteng, 2 Personel Hilang

{{caption}}
Gara-gara Undangan Sunat, Pendi Tewas Ditembak Tetangga

{{caption}}
Polisi Kerahkan 3 Peleton Pasukan ke Lokasi Pesawat Dibakar KKB

{{caption}}
Kebut Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet di 2026

{{caption}}
Motif KKB Bakar Pesawat Pembawa Kemanusiaan di Yahukimo

Topik Terkait
{{caption}}
FUII Nilai Langkah Menteri HAM Sudah Tepat dalam Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam mengusut perkara tersebut.

Andrie Yunus
{{caption}}
WamenHAM Soal Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Ganggu Posisi Indonesia di PBB

Wamen HAM menyebut serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dapat memengaruhi posisi Indonesia di Dewan HAM PBB.

Wamenham Mugiyanto
{{caption}}
Kemenkumham Desak Percepatan Penyelidikan Serangan Air Keras Aktivis KontraS

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendesak kepolisian untuk mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus demi transparansi dan akuntabilitas.

Penyelidikan Serangan Air Keras
{{caption}}
Wamen HAM Kunjungi Korban Kerusuhan di Makassar, Ini Respons terhadap Desakan PBB

Kunjungan ini sekaligus menjadi respons pemerintah terhadap desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wamen HAM Mugiyanto
{{caption}}
Pemerintah Tegaskan Ruang Aksi Demonstrasi Tetap Ada Asal Tak Anarki, 10 Korban Jiwa Tercatat

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap ruang Aksi Demonstrasi, namun tindakan anarki akan ditindak tegas. Apa saja poin penting dari pernyataan ini dan bagaimana nasib 10 korban jiwa?

Aksi Demonstrasi
{{caption}}
Komnas HAM Hormati Perhatian PBB: 10 Korban Jiwa dalam Demo, Ruang Dialog Mendesak

Komnas HAM menghormati perhatian PBB terkait penanganan demo di Indonesia. Temukan mengapa 10 korban jiwa teridentifikasi dan pentingnya ruang dialog untuk mencegah insiden serupa.

Komnas HAM
{{caption}}
Ada 7 Anggota Brimob Terlibat, Presiden Instruksikan Investigasi Menyeluruh Unjuk Rasa Nasional yang Disorot PBB

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan investigasi menyeluruh unjuk rasa nasional yang disoroti PBB, termasuk penindakan terhadap aparat yang melanggar kode etik.

Investigasi Unjuk Rasa
{{caption}}
PBB Desak Indonesia Investigasi Delapan Korban Tewas dalam Demo di Berbagai Wilayah

PBB desak Indonesia investigas korban tewas dalam demo dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden yang menewaskan setidaknya delapan orang.

PBB
{{caption}}
Fakta Terbaru: Komnas HAM Desak Aparat Junjung HAM dalam Pengamanan Demo, Ada Korban Jiwa Lho!

Komnas HAM meminta aparat negara menjunjung tinggi hak asasi dalam pengamanan demo, menyusul temuan korban jiwa dan luka. Apa rekomendasi lengkapnya?

Komnas HAM
{{caption}}
Komnas HAM Tegaskan Serangan Terhadap Warga Sipil di Puncak Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.

hak asasi manusia
{{caption}}
DPR RI: UU Hukuman Mati Tahanan Palestina Ancaman Nyata Genosida

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam pengesahan undang-undang hukuman mati tahanan Palestina oleh parlemen Israel (Knesset) sebagai ancaman genosida nyata dan pelanggaran HAM berat yang memicu ketegangan di kawasan.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Komnas HAM Kecam KKB Atas Penembakan Pesawat Smart Air, Desak Penegakan Hukum

Komnas HAM mengecam keras tindakan KKB yang menembak pesawat Smart Air di Boven Digoel, menewaskan pilot dan kopilot. Kecaman Komnas HAM KKB Smart Air ini menyoroti pelanggaran HAM berat dan pola kekerasan baru di Papua.

boven digoel
{{caption}}
Komisi XIII DPR RI Kawal Keadilan Nenek Saudah, Desak Penertiban Tambang Ilegal di Pasaman

Komisi XIII DPR RI serius mengawal penanganan kasus pelanggaran HAM Nenek Saudah di Pasaman, mendesak aparat hukum untuk menuntaskan kasus serta menertibkan tambang ilegal. Akankah keadilan Nenek Saudah terpenuhi?

dpr ri
{{caption}}
Komnas HAM Soroti Lima Kasus HAM Sulteng Belum Tuntas Sepanjang 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti lima kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Sulawesi Tengah yang belum tuntas sepanjang 2025, memicu desakan keadilan bagi korban.

hak asasi manusia
{{caption}}
Komisi III DPR Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pelanggaran HAM Usai KUHAP Baru Berlaku

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan era baru penegakan hukum pidana dimulai dengan KUHAP Baru, menuntut aparat hindari pelanggaran HAM dan segera adaptasi.

aturan hukum
{{caption}}
Penerimaan Pajak Sulsel Tembus Rp4,23 Triliun per Mei 2026, Lampaui Target Awal

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

djp
{{caption}}
Iran Kecam Serangan AS di Pesisir Selatan, Tuduh Washington Langgar Kesepakatan Damai

Iran mengecam serangan Amerika Serikat di pesisir selatannya, menuduh Washington melanggar Piagam PBB dan pakta damai yang baru ditandatangani, memicu eskalasi Konflik Iran AS.

amerika serikat
{{caption}}
Peningkatan Keamanan Pasukan Perdamaian Malaysia di Lebanon Diperintahkan

Kementerian Pertahanan Malaysia menginstruksikan peningkatan keamanan pasukan perdamaian Malaysia di Lebanon menyusul insiden yang melukai personel. Apa langkah selanjutnya pemerintah Malaysia dalam misi UNIFIL?

keamanan pasukan perdamaian malaysia
{{caption}}
Laporan PBB: Kenaikan Permukaan Laut Semakin Cepat, Manusia Jadi Biang Keroknya

Temuan tersebut tertuang dalam Penilaian Ketiga Samudra Dunia atau Third World Ocean Assessment (WOA III),

berita update
{{caption}}
PBB Butuh Rp5,97 Triliun untuk Tangani Krisis di Lebanon

Krisis apa saja yang terjadi di Lebanon yang menjadi perhatian utama dalam penggunaan dana dari PBB?

berita update
{{caption}}
Kinerja Gemilang: Penerimaan Pajak Manokwari Tembus Rp184,11 Miliar, Tumbuh 70,9 Persen

KPP Pratama Manokwari mencatatkan realisasi penerimaan pajak Manokwari yang signifikan hingga April 2026, mencapai Rp184,11 miliar dan menunjukkan pertumbuhan impresif 70,9 persen.

ekonomi manokwari