PBB Desak Indonesia Investigasi Delapan Korban Tewas dalam Demo di Berbagai Wilayah

PBB desak Indonesia investigas korban tewas dalam demo dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden yang menewaskan setidaknya delapan orang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) secara tegas mendesak pemerintah Indonesia. Desakan ini terkait investigasi menyeluruh terhadap insiden korban tewas dalam serangkaian demonstrasi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Pernyataan resmi dari OHCHR menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Mereka meminta penyelidikan mendalam mengenai penanganan aparat keamanan terhadap demonstrasi. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta di balik jatuhnya korban jiwa.

Insiden ini menjadi sorotan internasional setelah gelombang protes yang dimulai pada akhir Agustus 2025. Protes tersebut dipicu oleh berbagai isu, termasuk tunjangan DPR dan ketidakpuasan publik. Desakan PBB ini bertujuan memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

PBB Serukan Investigasi Menyeluruh

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait cara aparat menangani serangkaian demonstrasi. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, secara spesifik menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan. Investigasi ini harus mencakup semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Shamdasani juga menegaskan bahwa semua aparat keamanan, termasuk militer yang dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.

PBB juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya dialog untuk menjawab aspirasi publik. Selain itu, OHCHR juga menegaskan bahwa media harus diberikan ruang untuk melaporkan secara bebas dan independen. Hal ini penting untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan sampai kepada publik.

Latar Belakang dan Pemicu Demonstrasi

Gelombang demonstrasi yang menyebabkan korban jiwa ini dimulai sekitar 25 Agustus 2025. Aksi protes tersebut kemudian meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Demonstrasi ini awalnya dipicu oleh kemarahan publik atas usulan kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, unjuk rasa ini juga didorong oleh ketidakpuasan publik yang lebih mendalam. Isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, kenaikan biaya hidup, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) turut memicu kemarahan. Ketidakpuasan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi.

Kericuhan memuncak dan demonstrasi meluas menjadi bentrokan yang lebih besar setelah insiden tragis pada 28 Agustus 2025. Seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob. Insiden ini, yang terekam dalam video dan menjadi viral, memicu kemarahan dan kerusuhan lebih lanjut, terutama dari sesama pengemudi ojek daring, menambah daftar panjang tuntutan demonstran.

Daftar Korban Jiwa dalam Aksi Protes

Hingga 1-2 September 2025, setidaknya delapan orang dilaporkan meninggal dunia akibat rangkaian demonstrasi tersebut. Para korban berasal dari berbagai latar belakang, menunjukkan dampak luas dari insiden ini. Kehilangan nyawa ini menjadi fokus utama desakan PBB.

Beberapa korban yang teridentifikasi antara lain:

1. Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Barat.
2. Sarinawati (26), pegawai DPRD Makassar, meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran saat gedung DPRD Makassar dibakar massa.
3. Saiful Akbar (43), Plt Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, juga menjadi korban dalam insiden kebakaran di kantor DPRD Makassar.
4. M. Akbar Basri (26), pegawai DPRD Makassar, meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran yang sama.
5. Rheza Sendy Pratama (21), mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, ditemukan meninggal dengan luka memar setelah mengikuti demonstrasi.
6. Sumari (60), seorang tukang becak asal Solo, meninggal dunia diduga akibat terkena tembakan gas air mata saat terjadi bentrokan di Surakarta.

Korban-korban ini menambah daftar panjang insiden kekerasan yang terjadi selama demonstrasi. Desakan PBB untuk investigasi menyeluruh diharapkan dapat membawa keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.