Ada 7 Anggota Brimob Terlibat, Presiden Instruksikan Investigasi Menyeluruh Unjuk Rasa Nasional yang Disorot PBB

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius menanggapi gelombang unjuk rasa nasional yang terjadi sepanjang pekan lalu. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden-insiden yang terjadi selama aksi protes tersebut.

Instruksi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta di Jakarta, menyusul perhatian internasional dari Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menyoroti dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan dalam menangani demonstrasi.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan unjuk rasa. Selain itu, pihak kepolisian juga telah memulai proses penindakan terhadap personel yang terbukti melanggar kode etik profesi.

Sorotan Internasional dan Respons Pemerintah

Kantor Hak Asasi Manusia PBB, melalui Juru Bicaranya Ravina Shamdasani, menyatakan keprihatinan mendalam atas rangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia. Shamdasani mendesak adanya investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia internasional, khususnya terkait penggunaan kekuatan.

PBB juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Mereka meminta pihak berwenang untuk menjaga ketertiban sesuai dengan norma dan standar internasional dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Aparat keamanan, termasuk militer, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan.

Menanggapi sorotan ini, Wamenlu Anis Matta menegaskan bahwa Presiden Subianto telah bertindak cepat. Presiden bahkan mengunjungi korban unjuk rasa di rumah sakit untuk berdialog langsung. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dampak yang dialami masyarakat.

Anis Matta meyakini bahwa proses pemenuhan hak-hak asasi dasar akan terpenuhi dengan baik. Komitmen ini diperkuat dengan adanya langkah nyata dari pihak kepolisian dalam menindak anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini penting untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.

Tindakan Tegas Terhadap Aparat yang Diduga Melanggar

Sebagai bagian dari investigasi unjuk rasa yang menyeluruh, Divisi Propam (Divpropam) Polri telah mengambil tindakan tegas. Tujuh anggota Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya ditetapkan melanggar kode etik profesi kepolisian. Mereka terlibat dalam insiden kendaraan taktis (rantis) yang menabrak seorang pengemudi ojek daring.

Kepala Divpropam Polri Irjen Pol. Abdul Karim menyatakan bahwa ketujuh terduga telah terbukti melanggar kode etik kepolisian. Penetapan ini dilakukan setelah Divpropam melaksanakan gelar perkara awal. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti Itwasum Polri dan Divkum Polri.

Ketujuh anggota yang dimaksud berinisial Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu B, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J. Mereka kini menjalani penempatan khusus (patsus) di Divisi Propam Polri. Ini adalah langkah awal dalam proses penegakan disiplin internal kepolisian.

Penindakan ini adalah bagian dari upaya Polri untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas anggotanya. Insiden tersebut menjadi perhatian publik, sehingga penanganan yang transparan dan adil sangat diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sumber: AntaraNews