Migrasi Sunyi dari Pesisir Sumut: Laut Memaksa Pergi, Kemiskinan Menahan Bertahan

Rumah itu masih berdiri di Dusun V, Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara (Sumut). Namun, tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Dinding batanya tampak mencekung akibat berulang kali diterjang banjir rob. Lumut hijau menempel hampir di seluruh tembok, sementara bekas ketinggian air masih membekas jelas.

Pintu dan jendelanya tertutup rapat. Di sekelilingnya, beberapa rumah lain mengalami nasib serupa. Ada yang miring dimakan usia dan abrasi. Ada yang kehilangan atap. Ada pula yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Rumah itu milik Sunardi.

Sesekali ia masih datang. Bukan untuk tinggal, melainkan sekadar melepas rindu kepada kampung halaman dan teman-teman lamanya. Setelah 34 tahun menetap di Desa Bandar Rahmat, ia memilih pindah ke Lingkungan V, Kelurahan Hilir, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

“Setelah pindah ya enak, tidak ada lagi kena banjir rob. Tapi rumah masih ada di sana,” kata Sunardi saat ditemui merdeka.com di rumah barunya.

Keputusan meninggalkan kampung halaman bukan perkara mudah. Bandar Rahmat adalah tempat Sunardi tumbuh, membangun keluarga, sekaligus menggantungkan hidup. Namun, banjir rob yang semakin sering datang dan abrasi yang terus menggerus daratan membuatnya merasa tak lagi memiliki pilihan.

“Faktor alam yang membuat saya pindah dari Desa Bandar Rahmat,” ujarnya.

Meski kini tinggal di tempat yang lebih aman, kerinduan terhadap kampung halamannya belum pernah hilang.

“Kalau kondisi pesisir membaik, saya ingin kembali karena enak suasana hati, lebih ke arah sosial sesama masyarakat. Di Bandar Rahmat itu kampung halaman, kenangannya banyak,” ucap Sunardi.

Perubahan wajah Bandar Rahmat terlihat bahkan sebelum memasuki permukiman. Dari dermaga, rumah-rumah warga berdiri rapat di kiri dan kanan jalan beton yang membelah kampung. Pasir pantai berserakan hingga ke badan jalan. Laut membentang begitu dekat dengan rumah-rumah penduduk.

Di belakang sebagian rumah, hanya tembok penahan ombak setinggi sekitar satu hingga dua meter yang menjadi pembatas dengan air laut. Selebihnya, ombak datang tanpa penghalang alami.

Di ujung kampung, bangunan pemecah ombak yang dibangun pemerintah daerah mulai menunjukkan kerusakan. Sejumlah bagian tampak berlubang. Anak-anak justru memanfaatkannya sebagai tempat bermain pada sore hari.

Di Dusun V dan VI, banyak rumah sudah tidak layak dihuni. Dinding-dinding bata tampak cekung, dipenuhi lumut, serta meninggalkan bekas lumpur dan jejak ketinggian banjir rob. Sejumlah rumah kayu berdiri miring. Ada pula rumah-rumah kosong dengan pintu, jendela, dan atap yang telah rusak.

Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga. Bangunan puskesmas pembantu yang relatif baru dibangun mulai mengalami keretakan. Keramik lantainya pecah, sebagian lantai terlihat mereng. Bangunan sekolah pun menunjukkan kerusakan serupa.

Meski demikian, kehidupan tetap berjalan. Beberapa nelayan tampak memilah hasil tangkapan di depan rumah mereka. Sebagian warga membuka warung kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak berlarian di sekitar pemecah ombak tanpa menghiraukan bangunan beton yang mulai rapuh.

Di tengah kampung yang perlahan terus berubah, rutinitas warga seolah tetap berlangsung seperti biasa. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan seperti Sunardi untuk meninggalkan desa.

Nelayan Tak Punya Pilihan

Di teras rumahnya, Asaruddin (65) duduk bersama istri dan cucunya. Angin laut berembus cukup kencang siang itu. Sesekali pandangannya mengarah ke laut yang kini terlihat jelas dari rumahnya.

“Dahulu dari rumah ini tidak tampak laut, tapi sekarang dari rumah ini bisa kita lihat air laut itu,” ujarnya.

Sudah 27 tahun Asaruddin tinggal di Desa Bandar Rahmat. Selama itu pula ia menyaksikan garis pantai terus berubah. Jika dahulu banjir rob hanya datang sesekali, kini air laut lebih sering menggenangi rumah hingga setinggi lutut orang dewasa.

Perubahan tersebut bukan hanya menggerus daratan, tetapi juga perlahan mengubah kehidupan para nelayan. Bagi Asaruddin, perubahan yang paling terasa bukan hanya laut yang semakin mendekat ke rumahnya, melainkan juga laut yang tak lagi mudah memberi penghidupan.

Sudah dua bulan terakhir ia tidak melaut. Ombak yang tinggi membuatnya memilih tetap di darat, sementara hasil tangkapan ikan terus menurun. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia kini lebih sering mencari kepah di sekitar pantai.

“Dahulu kalau melaut bisa dapat Rp100 ribu. Sekarang paling Rp20 ribu sampai Rp30 ribu. Bahkan sekarang tidak ada ikan dan ombak juga besar,” ungkapnya.

Abrasi juga memutus jalan yang selama ini menjadi akses warga membawa hasil tangkapan ke tempat penjualan. Jalur yang dahulu menghubungkan nelayan dengan pembeli kini hilang digerus laut. Di tengah kondisi itu, keinginan meninggalkan kampung sebenarnya sudah lama muncul di benaknya.

“Dalam pemikiran saya, tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di sini. Tapi karena ekonomi lemah ya ditahankan saja menetap di sini,” ujarnya.

Ia ingin mencari tempat tinggal yang lebih aman, jauh dari ancaman banjir rob. Namun, berpindah membutuhkan biaya yang tak sanggup ia penuhi.

“Saya ingin pindah karena faktor alam itu,” kata Asaruddin dengan pelan.

Namun, setelah jeda beberapa saat, ia menyadari keinginan itu belum bisa diwujudkan.

“Saya memilih bertahan karena faktor ekonomi. Kalau pindah butuh biaya besar,” ucapnya dengan nada lirih.

Bertahan di Bandar Rahmat, bagi Asaruddin, bukan lagi pilihan yang paling nyaman. Itu adalah satu-satunya pilihan yang masih ia miliki. Sunardi dan Asaruddin menghadapi ancaman yang sama, tetapi memiliki jalan hidup yang berbeda.

Sunardi berhasil meninggalkan kampung yang terus diterjang banjir rob dan abrasi. Asaruddin masih bertahan karena keterbatasan ekonomi.

Dua kisah itu menggambarkan dilema yang kini dihadapi sebagian masyarakat pesisir di Sumut. Ketika lingkungan tempat tinggal perlahan berubah akibat abrasi, banjir rob, dan cuaca yang semakin sulit diprediksi, kemampuan ekonomi sering kali menjadi penentu apakah seseorang bisa bermigrasi atau tetap tinggal menghadapi risiko.

Dosen Teknik Lingkungan dari Universitas Sumatra Utara, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, mengatakan perubahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dampak perubahan iklim yang memicu kenaikan muka air laut.

Menurutnya, secara global permukaan laut naik sekitar 3 hingga 5 milimeter setiap tahun. Di pesisir timur Sumatera Utara, kenaikan itu diperkirakan sekitar 3 milimeter per tahun dan dalam jangka panjang akan terus memengaruhi garis pantai.

“Sea level rise akibat pemanasan global pasti memengaruhi pesisir timur Sumatera Utara,” kata Ahmad.

Ahmad menjelaskan jika masyarakat pesisir berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka menyadari ancaman yang terus meningkat, tetapi kehidupan mereka bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan.

“Pendorong utama masyarakat untuk tetap tinggal di dekat pantai itu karena dorongan ekonomi. Mereka pada umumnya nelayan sehingga menggantungkan hidupnya ke laut,” jelasnya.

Karena itu, relokasi tidak bisa dipahami sekadar memindahkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

“Kalau masyarakat pindah secara sukarela itu bagus sekali. Jangka panjangnya memang harus direlokasi, tapi secara manusiawi. Pemerintah harus menyiapkan tempat yang lebih baik,” ujar Ahmad.

Ia juga mengingatkan bahwa garis pantai bersifat dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kawasan pesisir mengalami kemunduran garis pantai akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah.

“Masyarakat yang memilih bertahan di pesisir pantai semakin besar ancaman yang diterima sebagai risikonya,” ucap Ahmad.

Menurut Ahmad, pengelolaan kawasan pesisir harus dilakukan secara terpadu. Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah penting karena mampu meredam gelombang dan mengurangi abrasi.

“Sementara pembangunan tembok laut atau seawall tidak selalu menjadi solusi untuk semua wilayah,” tandasnya.

Bertahan dalam Ancaman

Pemerintah Provinsi Sumut juga mengakui ancaman abrasi dan banjir rob di wilayah pesisir semakin meningkat. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni, mengatakan fenomena tersebut terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu, hingga Tapanuli Tengah.

Menurutnya, perubahan iklim, kenaikan muka air laut, gelombang tinggi, serta berkurangnya kawasan mangrove menjadi faktor yang mempercepat kerusakan kawasan pesisir.

“Dampaknya tidak hanya merusak rumah warga dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan, tambak, dan lahan pertanian,” ujarnya.

Di sejumlah lokasi, kata Sri, terdapat warga yang memilih atau terpaksa memindahkan rumah ke tempat yang lebih aman.

“Namun, relokasi permanen masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan lahan, biaya, hingga mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada laut,” jelasnya.

Untuk mengurangi risiko bencana, pemerintah melakukan sejumlah upaya, seperti penanaman mangrove, pembangunan tanggul dan pemecah ombak, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan wilayah pesisir yang rawan abrasi dan banjir rob.

Meski demikian, luasnya wilayah pesisir Sumut, keterbatasan anggaran, serta dampak perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi masih menjadi tantangan dalam upaya mitigasi.

Di tingkat desa, dampak perubahan itu terlihat setiap hari. Kepala Desa Bandar Rahmat, Miswan, mengatakan abrasi telah memutus jalan pesisir yang selama ini menjadi akses utama warga.

“Pemerintah desa telah beberapa kali berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengusulkan pembangunan kembali jalan tersebut. Namun, hingga kini usulan itu belum juga terealisasi,” katanya.

Menurut Miswan, banjir rob kini dapat terjadi dua kali dalam setahun, sedangkan banjir besar bisa datang tiga hingga empat kali dalam setahun.

Pemerintah desa juga tidak memiliki data pasti mengenai jumlah warga yang meninggalkan Bandar Rahmat. Sebagian warga pindah tanpa melapor. Ada rumah-rumah yang kosong karena ditinggalkan penghuninya, tetapi tidak semuanya berpindah akibat abrasi.

“Ada yang ikut pasangan setelah menikah, ada pula yang memilih tinggal di kota,” jelas Miswan.

Kendati demikian, Miswan mengatakan sebagian besar nelayan tetap memilih bertahan karena mata pencaharian mereka berada di desa tersebut.

“Mereka tetap tinggal karena mata pencahariannya di sini,” pungkasnya.

Bagi warga pesisir seperti Sunardi serta Asaruddin, pilihan untuk pergi atau bertahan tidak hanya ditentukan oleh ancaman abrasi dan banjir rob. Di balik setiap keputusan itu, ada ikatan dengan kampung halaman, sumber penghidupan yang bergantung pada laut, serta kemampuan ekonomi yang tidak dimiliki semua orang.

Di tengah perubahan yang terus menggerus pesisir timur Sumut, perpindahan penduduk berlangsung perlahan. Sebagian warga memilih pergi mencari tempat yang lebih aman. Sementara sebagian lainnya tetap bertahan menghadapi ancaman yang datang dari laut.