Mahkamah Konstitusi
Berita Utama
-
berita update Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden
-
kedaulatan negara Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer
-
-
-
berita update MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN
-
-
-
-
-
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Giliran Mahasiswa ITB Kritik Prabowo-Gibran, Ajukan 4 Poin Tuntutan
-
Demo Mahasiswa di Semarang, Wagub Taj Yasin: Kawal Aspirasi Mahasiswa Agar Tersampaikan
-
Jelang Aksi BEM SI di DPRD Jabar, ASN Pemprov Diarahkan Kerja dari Rumah
-
Gibran Terima 15 Aspirasi Mahasiswa UBK, Janji Sampaikan ke Prabowo
-
Demo Mahasiswa Usai, Jalan Merdeka Selatan Kembali Dibuka untuk Umum
Berita Utama Lainnya
-
-
-
-
anwar usman Anwar Usman Titip Harapan ke Liliek Prisbawono Hakim MK Baru yang Menggantikannya, ini Isinya
-
-
-
kesehatan nasional Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra Dorong Organisasi Profesi Tunggal Tenaga Kesehatan
-
-
bambang rukminto Analis Soroti Ketiadaan Batas Masa Jabatan Kapolri, Berpotensi Pengaruhi Independensi
-
Selain menyetujui Adies Kadir, rapat paripurna juga sepakat mencabut Keputusan DPR yang sebelumnya sempat mencalonkan Inosentius Samsul.
Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun.
Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR.
Seorang mahasiswa UMY mengajukan uji materi UU LLAJ ke MK setelah mengalami kecelakaan serius akibat puntung rokok, menuntut perlindungan hukum yang lebih tegas.
Akademisi UIN Datokarama Palu menyoroti upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan keadilan substantif, melampaui keadilan prosedural demi menjaga keseimbangan hukum dan sosial.
Putusan itu tertuang dalam Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Sanksi pidana atau perdata hanya bisa ditempuh usai seluruh mekanisme di meja Dewan Pers selesai.
Hakim MK Anwar Usman, menyatakan ketidakpuasannya terhadap laporan kinerja hakim MK yang disampaikan Mahkamah Kehormatan MK pada akhir tahun lalu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.
Gugatan tersebut dilayangkan seorang peneliti bernama Bonatua Silalahi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k