Kesehatan Nasional

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

Transplantasi hati ketiga berhasil dilakukan di RSUP Fatmawati, kali ini dengan donor dari anak kandung pasien sirosis hati. Simak detail kolaborasi internasional dan pembiayaan BPJS yang mendukung prosedur kompleks ini.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai petunjuk teknis dan menyasar kelompok yang membutuhkan.

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil verifikasi lapangan tahap pertama Program PBI JKN BPS, menemukan 3.934 peserta dengan penyakit katastropik telah meninggal dunia, memicu penyesuaian kepesertaan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan jadwal sekolah, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun.

Perayaan Idul Fitri 2026 di Indonesia ditandai dengan semangat persatuan dan aksesibilitas, dari Istana Merdeka hingga tenda pengungsian, mencerminkan kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Perayaan Idul Fitri 2026 menjadi cerminan kematangan bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman, ditandai dengan keterbukaan Istana Merdeka hingga semangat para penyintas bencana. Simak detail perayaan hari kemenangan ini yang penuh makna.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pembentukan organisasi profesi tunggal tenaga kesehatan demi tata kelola yang kuat dan perlindungan publik.

Kementerian Kesehatan menunjuk RS Adam Malik sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia, khususnya bedah toraks dan kardiovaskular, mulai pertengahan 2026.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter

Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (FK Untad) meluncurkan tiga program studi spesialis baru, menjadi langkah strategis untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Sulawesi Tengah dan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) krusial untuk membangun kesadaran hidup sehat di kalangan pelajar, sekaligus menjadi upaya deteksi dini penyakit.

Balai Karantina Kesehatan Pangkalpinang meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengawasan di pintu masuk demi mencegah penyebaran virus Nipah yang mematikan ke Bangka Belitung, mengingat belum tersedianya vaksin.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meresmikan penggunaan penuh gedung Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RS Unhas) sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan layanan kesehata

BPJS Kesehatan menegaskan informasi mengenai pemotongan iuran ASN guru sebanyak 24 kali dalam setahun adalah hoaks. Pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi ASN guru dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tidak melebihi batas maksimal.

AIPNI mendorong kebijakan Kampus Berdampak dalam pendidikan ners nasional. Transformasi ini bertujuan agar institusi pendidikan ners memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan sistem kesehatan Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama empat kabupaten/kota berhasil meraih UHC Award 2026 berkat tingginya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, menjamin pelayanan JKN yang lebih cepat bagi warga.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) segera meluncurkan program penghapusan tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melindungi masyarakat rentan dan memastikan akses kesehatan yang merata.

Pemerintah melalui Kemenkes akan memberikan insentif hingga Rp30 juta per bulan serta fasilitas hunian untuk pemerataan Insentif Dokter Spesialis 3T, mulai Januari 2026.