hak konstitusional
-
News •KI DKI Soroti Keseimbangan Keterbukaan Informasi dan Privasi Pasien di Sektor KesehatanKomisi Informasi (KI) DKI Jakarta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak publik atas keterbukaan informasi dan privasi pasien di sektor kesehatan, memastikan transparansi tanpa mengorbankan kerahasiaan data pribadi.
-
News •Kanwil Kementerian Hukum Babel Evaluasi OPBH, Tingkatkan Kualitas Layanan Hukum GratisKantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) terakreditasi untuk memastikan kualitas layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.
-
News •Mahasiswa UMY Ajukan Uji Materi UU LLAJ Usai Kecelakaan Akibat Puntung RokokSeorang mahasiswa UMY mengajukan uji materi UU LLAJ ke MK setelah mengalami kecelakaan serius akibat puntung rokok, menuntut perlindungan hukum yang lebih tegas.
-
News •MK Berupaya Tegakkan Keadilan Substantif, Akademisi UIN Palu Soroti Peran PentingnyaAkademisi UIN Datokarama Palu menyoroti upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan keadilan substantif, melampaui keadilan prosedural demi menjaga keseimbangan hukum dan sosial.
-
Politik •Pemerintah Kecam Keras Intimidasi Konten Kreator Pengkritik KebijakanPemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah mengecam tegas intimidasi terhadap konten kreator yang mengkritik, menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional.
-
Politik •Pengamat Ungkap Rahasia: Sikap Saling Menghormati Aksi Demonstrasi Perkuat Moral dan DemokrasiPengamat Kebijakan Publik menyoroti pentingnya sikap saling menghormati aksi demonstrasi antara massa dan aparat sebagai kunci memperkuat posisi moral di mata publik. Simak selengkapnya!
-
News •Pemkot Tangerang Terbuka Terima Aspirasi Masyarakat Tanpa Anarkis: Trivia Hak Konstitusional WargaPemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap Aspirasi Masyarakat Tangerang, namun menekankan pentingnya penyampaian yang tertib dan damai. Bagaimana Pemkot menjaga kondusivitas?
-
News •Tahukah Anda, Aksi Unjuk Rasa Wajib Patuhi UU Nomor 9 Tahun 1998 Kata KapolriKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional, namun harus sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998. Apa saja batasannya?
-
Politik •Ombudsman RI Soroti Profesionalisme Pengamanan Aksi, Ingatkan Insiden Barracuda dan Hak Konstitusional WargaOmbudsman RI tegaskan pentingnya profesionalisme pengamanan aksi unjuk rasa, menyusul insiden tragis yang menyoroti hak konstitusional warga. Apa langkah Ombudsman selanjutnya?
-
News •DPRD Sumut Desak Aparat Lebih Humanis Tangani Unjuk Rasa: Hak Konstitusional Tak Boleh Dilanggar!Anggota DPRD Sumut Muhammad Faisal mendesak aparat kepolisian untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam penanganan unjuk rasa, menyusul insiden tragis di Jakarta.