Dana Desa

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada September 2025 dengan nomor LP/A/9/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES GARUT/POLDA JAWA BARAT.

Realisasi Belanja APBN NTT mencapai Rp10,21 triliun hingga April 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menopang ekonomi dan layanan publik. Simak rinciannya di sini.

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

Dua Kepala Desa di Situbondo menghadapi ancaman pemberhentian sementara setelah gagal menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa, menyoroti penegakan regulasi daerah terkait **Pemberhentian Kepala Desa**.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bupati Penajam Paser Utara mendorong desa-desa untuk menggali Potensi Ekonomi Desa Penajam Paser Utara guna menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memaksimalkan Dana Desa.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) tertinggi di lingkup KPPN Tanjung hingga Maret 2026, menunjukkan efisiensi penyaluran dana desa yang signifikan.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan keuangan desa melalui Program Jaga Desa, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Menjelang Idul Fitri 1447 H, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan kebijakan tegas larangan minta THR kepada perusahaan bagi seluruh aparatur wilayah, demi menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menetapkan Direktur Utama PT ISN sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program Smart Village Madina, yang merugikan negara Rp1,7 miliar. Simak selengkapnya!

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk BPD Kawal Pembangunan Desa agar program prioritas tetap berjalan efektif menjelang Pilkades.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak 50 kepala desa untuk segera mengembalikan temuan dana desa senilai lebih dari Rp40,9 miliar sebelum 1 April 2026. Ultimatum ini menjadi langkah tegas Pemkab Aceh Barat dalam menindaklanjuti hasil audit Inspektorat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan berkantor sehari di Desa Drien Sibak, menghadirkan Layanan Pemerintah Desa Terpencil dan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mimika terus mendorong Pembentukan LPM Mimika di seluruh kampung. Langkah ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memastikan pembangunan yang inklusif.

Tak main-main, THR yang dibagikan berupa uang tunai sebesar Rp500 ribu untuk 1.446 kepala keluarga di desa tersebut.

Tersangka A ditahan di Rutan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan sejak 3 Maret 2026. Sebelumnya jaksa menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.