Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Diskusi dengan PM Australia Via Telepon, Pastikan Kerja Sama Tetap Kuat di Tengah Dinamika Global

{{caption}}
Erick Thohir Temui Prabowo, Lapor Rencana Pembangunan Akademi Olahraga Nasional

{{caption}}
Hasil Persis vs Bhayangkara FC: Comeback, Laskar Sambernyawa Tinggalkan Zona Merah

{{caption}}
Bocoran Dokumen soal Pesawat Militer AS Bebas Melintas di RI, Menlu Angkat Suara

{{caption}}
Detik-Detik Pelajar di Medan Panik Diserang Geng Motor Bersenjata Tajam

{{caption}}
Terungkap Zarof Ricar Punya Perusahaan Bayangan, Ini Fungsinya

Topik Terkait
{{caption}}
Kejagung Awasi 1.238 Desa di Banten dengan Program Jaksa Garda Desa

Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Garda Desa untuk mengawasi 1.238 desa di Banten, mencegah penyelewengan dana serta meningkatkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Gubernur Banten Minta Kejagung Dampingi BPD Optimalkan Program Jaga Desa untuk Tata Kelola Keuangan Efektif

Gubernur Banten Andra Soni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mendampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan program Jaga Desa guna memastikan pengawasan pembangunan dan keuangan desa berjalan efektif.

{{caption}}
Jamintel Kejaksaan Agung Dorong ABPEDNAS Perkuat Pengawasan Keuangan Desa

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan keuangan desa melalui Program Jaga Desa, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

{{caption}}
Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

Mendagri berharap ABPEDNAS mampu memperkuat pengawasan serta memberikan masukan terhadap program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

{{caption}}
Kejagung dan Abpednas Bogor Perkuat Pengawasan Dana Desa, Tekan Potensi Korupsi

Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor berkolaborasi memperkuat pengawasan dana desa untuk menekan potensi penyimpangan anggaran.

{{caption}}
Meski Anggaran Efisien, Pemkab Bekasi Tetap Gencarkan Pembinaan BPD: Pilar Penting Tata Kelola Desa

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memperkuat Pembinaan BPD Bekasi, menegaskan peran vital BPD sebagai pengawas tata kelola desa demi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Wujudkan Swasembada Pangan, Jamintel Gandeng Gubernur Banten di Program 'Jaksa Garda Desa'

Peluncuran program mengambil tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan yang dirangkaikan dengan penanaman bawang merah.

{{caption}}
Pilkades Digital Cianjur 2026: 46 Desa Siap Gelar Pemilihan Serentak dengan Sistem Modern

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur memastikan 46 desa akan menggelar Pilkades Digital Cianjur 2026 secara serentak. Simak persiapan dan inovasi sistem digital yang akan diterapkan untuk pemilihan kepala desa.

{{caption}}
Pemkab Batola Sinergi KPU dan Bawaslu Sukseskan Pilkades Batola 2026

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat sinergi dengan KPU dan Bawaslu setempat untuk memastikan kelancaran dan integritas Pilkades Batola 2026 di 25 desa.

{{caption}}
Pemkab Bekasi Gelar Simulasi E-Voting, Siapkan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi Lebih Efisien

Pemerintah Kabupaten Bekasi sukses menggelar simulasi pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai bagian dari persiapan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilihan kepala desa.

{{caption}}
Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026: Pemprov Jabar Optimistis Sukses dengan Persiapan Matang

Pemprov Jabar berkomitmen menyukseskan Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026. Dengan persiapan matang, pemilihan serentak ini diharapkan transparan dan partisipatif, meski ada tantangan literasi digital.

{{caption}}
Disdukcapil Biak Gencarkan Layanan Rekam KTP-el Dukung Kelancaran Pilkades Serentak 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Biak Numfor intensifkan layanan rekam KTP-el demi suksesnya Pilkades serentak 10 Desember 2025, memastikan warga memiliki identitas sah.

{{caption}}
Fakta Unik: 12 Desa di Magetan Tunda Pilkades hingga 2027, Bakal Pakai E-Voting!

Pemerintah Kabupaten Magetan menunda Pilkades di 12 desa dari 2025 ke 2027. Keputusan ini diambil karena pertimbangan keamanan, aspek yuridis, dan menunggu PP baru. Apa alasannya?