Wujudkan Swasembada Pangan, Jamintel Gandeng Gubernur Banten di Program 'Jaksa Garda Desa'

Peluncuran program mengambil tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan yang dirangkaikan dengan penanaman bawang merah.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Prof Dr Reda Manthovani meluncurkan program 'Jaksa Garda Desa' yang selama ini hanya merupakan Program yang bertujuan untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa tapi kini dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan.

Peluncuran program mengambil tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan yang dirangkaikan dengan penanaman bawang merah.

Selain itu, acara ini juga diditandai dengan penandatangan MoU antara masing-masing kepala kejaksaan negeri (Kajari) dengan empat orang bupati yang berasal dari Provinsi Banten sekaligus penanaman bawang merah di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Rabu (25/6).

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Tangerang, Plt Bupati Serang, Bupati Pandeglang, Bupati Lebak, Rektor Telkom University Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PASKOMNAS Hartono.

Kedua penandatanganan kerja sama ini disaksikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Jamintel Kejagung Prof Dr Reda Manthovani, Wakil Kajati Banten Yuliana Sagala dan Gubernur Banten Andra Soni.

Jamintel Reda Manthovani mengatakan, dipilihnya wilayah Tangerang, Provinsi Banten sebagai pilot project program ketahanan pangan ini karena dirinya mempunyai ikatan emosional dengan Provinsi Banten, baik sebagai Kajari Cilegon maupun sebagai Kajati Banten.

Selain itu, alasan menjadikan Provinsi Banten sebagai percontohan karena dirinya mendapat keluhan dari pimpinan Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang yang menyatakan masih minimnya pasokan sayur dari Banten di Pasar Induk Tanah Tinggi.

"Kabarnya sebagian besar pasokan sayur ke Pasar Induk Tanah Tinggi berasal dari luar Banten dan Provinsi Banten sendiri hanya menyuplai 5 persen saja. Maka lewat peluncuran program ketahanan pangan ini, kami berharap Provinsi Banten bisa menambah pasokannya minimal menjadi 20 persen," tutur mantan Kajati Banten ini.

Dia menuturkan program ini tak hanya akan berhenti di Banten, namun targetnya program ketahanan pangan ini akan berlanjut ke provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta provinsi lainnya.

"Targetnya beberapa tahun ke depan semua daerah di Indonesia akan memiliki pola tanam yang sama dengan yang dilakukan di Kabupaten Tangerang ini, sehingga program ini dapat membantu perekonomian para petani," katanya.

Sementara Menteri Desa Yandri Susanto menyatakan mendukung penuh program ketahanan pangan yang digagas Reda tersebut. Dia menyampaikan bahwa teknologi digital dan pendampingan hukum dari Kejaksaan adalah kombinasi penting dalam menciptakan desa-desa yang mandiri, produktif, dan tidak tertinggal secara ekonomi maupun informasi.

"Melalui Jaksa Garda Desa, kami ingin desa tidak hanya jadi penonton, tapi pelaku utama pembangunan ekonomi nasional dari tingkat bawah," tegas Menteri Yandri.

Program ini juga menjadi bagian dari penjabaran visi nasional Asta Cita Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan desa sebagai basis kemandirian ekonomi.

Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengaku sangat antusias dengan adanya program ketahanan pangan yang dicetuskan oleh Jamintel tersebut. "Saat ini saja produksi beras Banten sudah mengalami surplus hingga 200 ribu ton lebih. Namun sayangnya selama ini Provinsi Banten hanya bisa mensuport sayuran untuk kebutuhan masyarakat Banten sebanyak 10 persen saja dari kebutuhan. Maka saya berharap dengan terwujudnya program ketahanan pangan ini maka pasti Provinsi Banten bisa meningkatkan produksinya lagi," ujar Andra.

Sementara Direktur Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Hartono Wignyopranoto menyatakan program ketahanan pangan ini sengaja dibuat sebagai upaya meningkatkan penghasilan para petani dengan melibatkan pemerintah daerah, kejaksaan dan stakeholder lainnya.

"Berdasarkan pengalaman kami menangani Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, setiap hari ada dari 3000 ton sayuran diperdagangankan dan kebanyakan berasal dari luar Banten. Sementara harganya juga sangat berfluktuasi tergantung pada naik-turunnya jumlah pasokan," ujar Hartono.

Dia menyatakan dengan masih minimnya besaran pasokan sayuran asal Banten yang diperdagangkan di Pasar Induk Tanah Tinggi, ini bisa jadi sebuah peluang baru bagi masyarakat pertanian di Kabupaten Tangerang pada khususnya dan Banten pada umumnya.

"Seperti pasokan cabe dan bawang misalnya, selama ini pasokannya masih didominasi dari luar Banten, dan ke depannya bisa dipasok dari Banten," katanya.