ABPEDNAS

Momentum ini menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Cianjur bersama.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovan mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur, dengan fokus pada pendekatan preventif dan pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan akuntabilitas.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan keuangan desa melalui Program Jaga Desa, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk BPD Kawal Pembangunan Desa agar program prioritas tetap berjalan efektif menjelang Pilkades.

Gubernur Sumut Bobby Nasution siap menggelar kompetisi pembangunan desa pada 2027. Skema ini dorong Inovasi Desa Sumut demi tata kelola kreatif, berdampak, dan berkelanjutan. Siapkah desamu?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius perkuat Pengawasan Dana Desa Sulsel melalui sinergi lintas lembaga, melibatkan ABPEDNAS dan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) demi tata kelola transparan.

Mendagri berharap ABPEDNAS mampu memperkuat pengawasan serta memberikan masukan terhadap program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Kejaksaan Agung RI kini turut memantau pengelolaan KDMP Dana Desa di Bangka Belitung. Mengapa pengawasan ketat ini diperlukan dan apa dampaknya bagi ekonomi desa?