Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

Potensi penyimpangan kerap terjadi pada proyek pembangunan desa. Misalnya, dalam laporan tertulis pembangunan jalan sepanjang 100 meter, namun hanya 50 meter.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan keuangan desa melalui Program Jaga Desa, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk BPD Kawal Pembangunan Desa agar program prioritas tetap berjalan efektif menjelang Pilkades.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius perkuat Pengawasan Dana Desa Sulsel melalui sinergi lintas lembaga, melibatkan ABPEDNAS dan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) demi tata kelola transparan.

Mendagri secara khusus meminta agar fungsi pengawasan dioptimalkan, terutama terhadap program-program yang telah ditetapkan dalam APBD.

Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor berkolaborasi memperkuat pengawasan dana desa untuk menekan potensi penyimpangan anggaran.

Mendagri juga mendorong inspektorat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang dijalankan Pemda.

Gubernur Khofifah menegaskan ABPEDNAS Jatim memperkuat peran BPD sebagai parlemen desa dan mitra pemerintah. Simak bagaimana sinergi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat!

BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga.

Maurits mengatakan DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi strategis dalam legislasi,

Mendagri menyarankan agar para bupati mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi BUMD.

Dia menekankan, program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabupaten Garut berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Kabupaten Terbaik I dalam Pengendalian Inflasi Regional Jawa-Bali dari Kemendagri, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga.

Kota Bogor menorehkan prestasi gemilang dengan masuk tiga besar daerah terbaik dalam pengelolaan Pembiayaan Kreatif versi Kemendagri, membuktikan inovasi pendanaan pembangunan tanpa hanya bergantung PAD.

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Kekayaan sumber daya laut dimiliki Maluku merupakan modal strategis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus.

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui sistem apresiasi.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.