LIVE

Penguatan Penggunaan Dasa Desa, Kejagung Pelototi Laporan Keuangan Melalui Jaga Desa

Potensi penyimpangan kerap terjadi pada proyek pembangunan desa. Misalnya, dalam laporan tertulis pembangunan jalan sepanjang 100 meter, namun hanya 50 meter.

kejagung
Penguatan Penggunaan Dasa Desa, Kejagung Pelototi Laporan Keuangan Melalui Jaga Desa
Penguatan Penggunaan Dasa Desa, Kejagung Pelototi Laporan Keuangan Melalui Jaga Desa (merdeka.com)

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) melakukan penguatan penggunaan dana desa dan memantau laporan keuangan desa secara langsung.

Jamintel Kejagung RI, Reda Manthovani mengatakan, program Jaga Desa telah terhubung dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga proses pelaporan dan pengawasan bisa dilakukan lebih transparan. Sehingga BPD diharapkan dapat memeriksa kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban keuangan dengan kondisi di lapangan.

"Angka-angka dalam laporan keuangan desa itu bisa dicek langsung. BPD bisa melihat apakah yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak," katanya Jumat (13/3).

Ia menyebutkan potensi penyimpangan kerap terjadi pada proyek pembangunan desa. Misalnya, dalam laporan tertulis pembangunan jalan sepanjang 100 meter, namun pada kenyataannya hanya terealisasi 50 meter. "Kalau di laporan tertulis 100 meter tapi di lapangan hanya 50 meter, itu sudah jelas penyimpangan. Yang paling tahu kondisi itu adalah BPD yang ada di desa," ucap Reda.

Reda mengatakan, jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, Kejaksaan akan lebih dulu melakukan langkah pembinaan sebelum masuk pada penegakan hukum. "Kami upayakan pembinaan dulu. Kalau ada laporan yang tidak sesuai, diperbaiki terlebih dahulu. Tujuannya agar tata kelola keuangan desa bisa berjalan benar. Dan diperkuat melalui koordinasi rutin antara BPD dan Kejaksaan yang dijadwalkan setiap tiga bulan sekali sebagai forum evaluasi," tambahnya.

Dukung Penuh Penguatan Peran BPD

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh penguatan peran BPD dalam pengawasan tata kelola desa.

"Dukungan kami tentu melalui keterlibatan pemerintah daerah secara struktural serta menjadikan program ini sebagai panduan kerja bagi APNAS di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia, Aditya Yusma pun  menyebut BPD merupakan salah satu dari tiga unsur penting dalam pemerintahan desa bersama kepala desa dan pemerintah desa, sehingga perlu mendapat perhatian yang setara.

"BPD punya peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi desa. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, kami yakin tata kelola desa juga akan semakin baik," katanya.

Menurit Aditya, peningkatan kesejahteraan BPD akan berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. "Dengan BPD yang lebih sejahtera dan berdaya, desa akan lebih tertata dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa bisa berjalan lebih optimal," tandasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mensesneg Beri Bocoran: Ketum Partai Buruh Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

{{caption}}
Istana Buka Suara Isu Purbaya Mundur dari Menteri Keuangan

{{caption}}
Kepala BGN: Tidak Ada Instruksi Hentikan Layanan MBG

{{caption}}
Prabowo Resmi Copot Silmy Karim dari Wakil Menteri Imipas

{{caption}}
Begini Pola Korupsi Izin Tinggal WNA yang Jerat Wamen Imipas Silmy Karim

{{caption}}
Silmy Karim Diduga Terima Fee Izin Tinggal WNA Sejak Jabat Dirjen Imigrasi

Topik Terkait
{{caption}}
Kejagung: Aplikasi Jaga Desa Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

aplikasi Jaga Desa
{{caption}}
Gubernur Banten Minta Kejagung Dampingi BPD Optimalkan Program Jaga Desa untuk Tata Kelola Keuangan Efektif

Gubernur Banten Andra Soni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mendampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan program Jaga Desa guna memastikan pengawasan pembangunan dan keuangan desa berjalan efektif.

Jaga Desa BPD
{{caption}}
Jamintel Kejaksaan Agung Dorong ABPEDNAS Perkuat Pengawasan Keuangan Desa

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan keuangan desa melalui Program Jaga Desa, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Pengawasan Keuangan Desa
{{caption}}
Pemprov Sulsel Perkuat Pengawasan Dana Desa Sulsel Lintas Lembaga

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius perkuat Pengawasan Dana Desa Sulsel melalui sinergi lintas lembaga, melibatkan ABPEDNAS dan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) demi tata kelola transparan.

Pengawasan Dana Desa
{{caption}}
Kejagung dan Abpednas Bogor Perkuat Pengawasan Dana Desa, Tekan Potensi Korupsi

Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor berkolaborasi memperkuat pengawasan dana desa untuk menekan potensi penyimpangan anggaran.

Pengawasan Dana Desa
{{caption}}
Tahukah Anda? Kejati Banten Perkuat Transparansi Dana Desa dan Lindungi Budaya Badui Lewat Program Jaga Desa

Kejati Banten meluncurkan Program Jaga Desa untuk memastikan transparansi dana desa dan melindungi hak ulayat masyarakat Badui, sekaligus memperkenalkan aplikasi digital. Simak selengkapnya!

Banten
{{caption}}
Dadan Hindayana Cs Diduga Terima Jatah Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari

Insentif tersebutlah yang menjadi salah satu fokus penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

berita update
{{caption}}
Asal Muasal Pengadaan Motor Listrik Senilai Rp1,03 Triliun, BGN Pilih Vendor Abal-Abal Menang Tender

Kini 3 mantan pimpinan BGN, Dadan Hindayana, Lodewyck Pusung dan Sony Sanjaya telah ditetapkan tersangka korupsi.

badan gizi nasional
{{caption}}
Detik-Detik Dadan Hindayana Cs Dijemput Penyidik Kejagung, Ada yang di Rumah dan Hotel

Sebelum penetapan tersangka, penyidik lebih dulu meneliti, melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penggeledahan di Kantor BGN hingga rumah para tersangka.

berita update
{{caption}}
Profil Lodewyk Pusung, Purnawirawan TNI Mantan Pimpinan BGN kini jadi Tersangka Korupsi

Ketiganya terjerat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

badan gizi nasional
{{caption}}
Dadan Hindayana dkk Mark Up Pengadaan Barang di BGN dari Motor Listrik hingga Sepatu

Plh Kapuspenkum Kejagung Mochammad Jeffry mengungkap ketiganya terlibat dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG tahun 2-25-2026.

berita update
{{caption}}
Ditahan Kejagung, Harta Eks Wakil BGN Sony Sonjaya Capai Rp12,98 Miliar

Menurut LHKPN 2025, eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp12,987 miliar.

berita update
{{caption}}
Eks Kades di Garut ‎Korupsi Dana Perbaikan Posyandu Rp 653 Juta buat Bayar Utang, Begini Nasibnya

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada September 2025 dengan nomor LP/A/9/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES GARUT/POLDA JAWA BARAT.

berita kontributor
{{caption}}
Lurah Condongcatur Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa, Begini Duduk Perkaranya

Sebelum menetapkan RCS sebagai tersangka, penyidik Polda DIY telah melakukan gelar perkara.

berita kontributor
{{caption}}
Kejagung dan Abpednas Perkuat Kerja Sama Kawal Dana Desa dan Program Makan Bergizi Gratis

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Abpednas menjalin kerja sama strategis mengawasi dana desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan transparansi dan efektivitas program pemerintah.

badan gizi nasional
{{caption}}
Pemkab Bangka Tengah Perkuat Pencegahan Stunting Melalui Optimalisasi Posyandu dan Edukasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengintensifkan upaya pencegahan stunting dengan mengoptimalkan peran posyandu, puskesmas, dan edukasi gizi, serta menargetkan 12 lokasi prioritas untuk intervensi yang terkoordinasi.

algafry rahman
{{caption}}
Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp10,21 Triliun per April 2026, Dorong Ekonomi Daerah

Realisasi Belanja APBN NTT mencapai Rp10,21 triliun hingga April 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menopang ekonomi dan layanan publik. Simak rinciannya di sini.

anggaran pendapatan belanja negara
{{caption}}
Kritik Program Pemerintah: Wamendes Riza Patria Sebut Bagian dari Demokrasi

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

ahmad riza patria