Kritik Program Pemerintah: Wamendes Riza Patria Sebut Bagian dari Demokrasi

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa kritik terhadap berbagai program pemerintah, termasuk yang menyasar pedesaan, adalah elemen fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Pernyataan ini disampaikan Riza Patria di Beijing, Tiongkok, di sela-sela rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (GPPAD) yang diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok pada Rabu (27/5). Menurutnya, setiap program pasti memiliki sisi positif dan negatif, serta akan selalu ada pihak yang setuju maupun tidak setuju, asalkan disertai alasan yang jelas.

Riza Patria menekankan bahwa meskipun ada pihak yang "nyinyir" atau mengkritik, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin lainnya memahami karakter masyarakat Indonesia dan tidak berniat menyalahkan para pengkritik. Sebaliknya, pemerintah mengajak semua pihak, termasuk mereka yang selama ini melontarkan kritik, untuk turut serta memberikan kontribusi terbaik dalam membangun desa dan bangsa.

Pemerintah berharap agar setiap tokoh masyarakat dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan desa masing-masing, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Ajakan ini muncul di tengah bergulirnya sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Presiden Prabowo, seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan program Desa Nelayan, yang juga tidak luput dari sorotan dan kritik publik.

Kritik Program Pemerintah sebagai Pilar Demokrasi

Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menegaskan bahwa pandangan kritis terhadap inisiatif pemerintah adalah manifestasi dari sistem demokrasi yang sehat. Ia mengakui bahwa tidak semua program akan diterima secara universal, dan penting untuk memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Pemerintah memandang kritik sebagai masukan konstruktif yang dapat memperkaya proses pembangunan dan perbaikan kebijakan.

Dalam konteks ini, pemerintah tidak ingin menyalahkan pihak-pihak yang melontarkan kritik, melainkan justru membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Kesempatan diberikan kepada semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan, khususnya di tingkat desa. Dengan demikian, setiap individu diharapkan dapat berkontribusi positif, mengubah kritik menjadi aksi nyata demi kemajuan bersama.

Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana suara masyarakat didengar dan dihargai. Fokusnya adalah pada bagaimana kritik dapat diubah menjadi energi positif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Ini juga menunjukkan komitmen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk terus belajar dan beradaptasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Tantangannya

Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk pengentasan kemiskinan adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang resmi beroperasi pada 16 Mei 2026 dengan peresmian 1.061 KDKMP. Data per 25 Mei 2026 menunjukkan bahwa 13 provinsi telah memiliki gerai KDKMP, dengan total 10.534 gerai, atau sekitar 12,6 persen dari 83.376 KDKMP yang telah terdaftar sebagai badan hukum. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan pendirian KDKMP terbanyak, mencapai 75,54 persen gerai yang sudah terbangun.

Pemerintah menargetkan pembangunan 20.000-30.000 koperasi desa selesai pada Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2026, dengan target jangka panjang lebih dari 80.000 desa dan kelurahan memiliki Koperasi Merah Putih. Untuk mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen dari Dana Desa 2026, atau sekitar Rp34,57 triliun dari pagu Rp60,57 triliun. Saat ini, perekrutan 30.000 manajer koperasi juga sedang berlangsung.

Namun, program KDKMP ini menuai beberapa kritik program pemerintah. Sejumlah pihak menilai KDKMP dirancang secara sentralistik karena pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga perancang desain bisnis, penyandang dana, penyedia infrastruktur, perekrut SDM, hingga penghubung rantai pasok nasional. Selain itu, masyarakat desa dinilai tidak dilibatkan dalam perancangan sistem ekonomi melalui KDKMP.

Kritik lain yang signifikan adalah pemotongan anggaran Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku sejak 12 Februari 2026, alokasi Dana Desa sebesar Rp34,57 triliun akan digunakan untuk KDKMP. Ini berarti pagu Dana Desa 2026 yang semula Rp60,57 triliun akan terpangkas, menyisakan sekitar Rp25 triliun. Jika sebelumnya setiap desa rata-rata menerima Rp1 miliar, kini nominalnya berkurang drastis menjadi Rp200 juta-Rp300 juta.

Pengembangan Desa Nelayan dan Peningkatan Desa Mandiri

Selain KDKMP, pemerintah juga menjalankan program Desa Nelayan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini mencakup penyediaan dermaga sederhana, fasilitas produksi es, cold storage, serta panel surya untuk kebutuhan energi. Model Desa Nelayan ini rencananya akan direplikasi secara nasional.

Pada tahun 2025, program Desa Nelayan telah berhasil membangun 65 desa, dan ditargetkan akan mencapai 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2026. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di berbagai sektor.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mencatat peningkatan signifikan pada jumlah desa mandiri, yang mencapai 20.503 desa pada tahun 2025, naik dari 17.203 desa pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah desa tertinggal berhasil ditekan menjadi 4.672 desa.

Meskipun demikian, masih ada tantangan besar dengan 9.366 desa tertinggal dan sangat tertinggal yang menghadapi masalah mendasar. Ini termasuk 5.000 desa dengan keterbatasan akses air bersih, 8.984 desa yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah, dan 3.906 desa dengan kondisi jalan rusak berat. Tantangan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan desa masih memerlukan perhatian serius dan komitmen berkelanjutan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sumber: AntaraNews