DPP Desa Bersatu Dukung Koperasi Desa Merah-Putih

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, dalam Rakornas Desa 2025 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/3).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Desa Bersatu secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa 2025 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/3) malam.

"Kami akan mendeklarasikan beberapa poin penting, termasuk dukungan desa terhadap Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Setuju?” kata Asri dalam sambutannya.

“Setuju!” sahut para peserta yang hadir.

Rakornas Desa 2025 mengusung tema "Komitmen Desa dalam Mendukung Suksesnya Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran" dan dihadiri perwakilan organisasi desa dari 37 provinsi. Besok, agenda akan dihadiri 1.500 perwakilan organisasi desa dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Asri menegaskan meskipun mendukung koperasi sebagai solusi ekonomi desa, pemerintah juga harus memberikan kewenangan lebih luas bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri.

“Keluhan desa selama ini adalah rekognisi dan subsidioritas rasanya mulai hilang. Jadi, contoh pak dulu berjuang agar kewenangan dan pemakuan terhadap desa ini bisa diberikan dengan maksimal. Tetapi, sekarang rasanya mulai sedikit-sedikit terjeramuk," ujar dia.

Dia mencontohkan kebijakan yang mengikat alokasi dana desa, seperti kewajiban 20% untuk ketahanan pangan dan 15% untuk BLT, yang pada akhirnya membuat desa hanya memiliki sekitar 20% kewenangan dalam mengelola anggarannya sendiri.

“Jadi, kalau desa sebenarnya ini benar-benar maju, rumus pertama adalah, berikan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini yang paling penting," ucap dia.

Selain kewenangan, Asri juga menyoroti ketertinggalan, kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang.

“Dulu waktu perjuangan lainnya undang-undang desa, seluruh organisasi desa mendorong dana desa bisa 5% APBN. Tapi nyatanya sekarang, dana desa kita hanya 1,9% dari APBN Kalau bisa 5%, Pak. Kami percaya bahwa desa ini bisa lebih maju dan sejahtera,” ujar Asri.

Selain keterbatasan anggaran, persoalan serius yang dihadapi desa adalah maraknya kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa.

“Data 2024, dari 1280 kasus korupsi ada 592 kasus korupsi yang terjadi di desa. Ini menjadi PR kita semua Menjadi kritikan kita agar ada penataan desa yang jauh lebih baik ke depan,” ungkap Asri.

Sehingga, kata dia melalui kesempatan ini berharap Pembangunan desa ke depan jauh lebih bagus.

"Jika keberpihakan pemerintah benar-benar bisa terjadi. Akan jauh lebih bagus Jika desa diberikan kewenangan yang jauh lebih maksimal kedepan," tandas dia.

Pesan Ketum DPP Desa Bersatu

Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, menegaskan bahwa organisasi desa harus sejalan dengan kebijakan pemerintah di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah.

Meski begitu, dia menekankan pentingnya kritik dan masukan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada desa.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/3) malam.

"Organisasi desa tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, mulai pusat maupun daerah. Setuju?" tanya Asri kepada peserta Rakornas.

"Setuju!" jawab peserta serempak.

"Kenapa? Karena saudara-saudara adalah organisasi profesi dan ormas kemasyarakat an," tambah dia.

Namun, Asri menegaskan bahwa kritik tetap diperlukan. "Tetapi, kita bisa memberikan masukan dan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang kita anggap perlu diperbaiki," ujarnya.

Aris menerangkan, Rakornas ini merupakan agenda tahunan Desa Bersatu yang bertujuan mengevaluasi perjalanan organisasi serta kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa.

Dalam Rakornas, Asri menyoroti semakin berkurangnya rekognisi dan subsidiaritas desa akibat berbagai regulasi. Dia menyebut perjuangan untuk mendapatkan kewenangan desa dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan tidaklah mudah, tetapi kini justru semakin terkikis.

"Contoh, kami berikan contoh. Desa diminta untuk musyawarah desa tetapi disaat bersamaan keluar kebijakan pemerintahan. Misalnya,harus ketahanan pangan 20% harus 15% untuk BLT. Apalagi? Sehingga hilang. Rasanya kewenangan desa itu tinggal 20%. Inilah yang menjadi keluhan," ujar dia.

"Jadi, kalau desa sebenarnya ini benar-benar maju, Pak. hanya ada, rumus pertama adalah, berikan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini yang paling penting," sambung dia.

Tak hanya itu, ia juga mengkritisi ketertinggalan, kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang. Sehingga, melalui forum-forum desa seperti ini ia senantiasa memberi rekomendasi kepada pemerintah Agar kita perbaikan secara maksimal.

"Contoh misalnya, dulu waktu perjuangan lainnya undang-undang desa, seluruh organisasi desa mendorong dana desa bisa 5% APBN. Tapi nyatanya sekarang, dana desa kita hanya 1,9% dari APBN Kalau bisa 5%, Pak. Kami percaya bahwa desa ini bisa lebih maju dan sejahtera," ujar dia.

Selain persoalan anggaran, Asri menyoroti maraknya kasus korupsi di desa. Berdasarkan data tahun 2024, dari 1.280 kasus korupsi yang tercatat, 592 di antaranya terjadi di desa.

"Ini juga menjadi kritikan buat teman-teman Kepala desa, BPD dan perangkat desa-desa.Ini menjadi PR kita semua Menjadi kritikan kita agar ada penataan desa yang jauh lebih baik ke depan," ucap dia.

Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa. Tanpa SDM yang mumpuni, menurutnya, program pembangunan desa akan sulit berjalan optimal.

Melalui Rakornas Desa 2025, Asri berharap dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada desa.

"Sehingga melalui kesempatan ini kami berharap bahwa Pembangunan desa ke depan jauh lebih bagus. Jika keberpihakan pemerintah benar-benar bisa terjadi, akan jauh lebih bagus Jika desa diberikan kewenangan yang jauh lebih maksimal ke depan," tandas dia.