Sorot
{{caption}}
Daftar Hoaks Pembagian Bantuan Mencatut Tokoh Terkenal, Awas Penipuan Makin Canggih

{{caption}}
Penyebab IHSG Anjlok 3,54% Hari Ini 21 Mei 2026

{{caption}}
PlayStation 5 Pro Masuk Indonesia, Harganya Bikin Mikir Dua Kali

{{caption}}
Prabowo Depan Puan di DPR Pilu Hati Saya, Kadang PDIP Kritiknya Keras Banget

{{caption}}
Perintah Prabowo ke Purbaya Ganti Pemimpin Bea Cukai Jika Tak Becus Kerja!

{{caption}}
Perintah Terakhir untuk Masinis KA Argo Anggrek Sebelum Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Banjar Siapkan Pilkades Serentak di 20 Desa, Perkuat Demokrasi Lokal

Pemerintah Kabupaten Banjar bersiap menggelar Pilkades Serentak di 20 desa, langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

{{caption}}
Pemkab Belitung Tetapkan Jadwal Pilkades Serentak Belitung 2026, Digelar 20 September

Pemerintah Kabupaten Belitung resmi menetapkan 20 September 2026 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkades Serentak Belitung 2026 di 13 desa. Simak detail tahapan dan desa-desa yang akan berpartisipasi.

{{caption}}
Pemkab Bekasi Gelar Simulasi E-Voting, Siapkan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi Lebih Efisien

Pemerintah Kabupaten Bekasi sukses menggelar simulasi pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai bagian dari persiapan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilihan kepala desa.

{{caption}}
Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026: Pemprov Jabar Optimistis Sukses dengan Persiapan Matang

Pemprov Jabar berkomitmen menyukseskan Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026. Dengan persiapan matang, pemilihan serentak ini diharapkan transparan dan partisipatif, meski ada tantangan literasi digital.

{{caption}}
Pemkab Bekasi Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026 Berbasis Digital

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar sosialisasikan Pilkades Serentak 2026 berbasis digital demi wujudkan demokrasi desa yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Fakta Unik: 257 Kampung di Biak Numfor Gelar Pilkades Serentak 10 Desember 2025, Ini Aturannya!

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengadakan Pilkades Biak Serentak di 257 kampung pada 10 Desember 2025. Proses ini diatur Perbup No 5 Tahun 2025 dan bertujuan memilih kepala kampung secara demokratis.

{{caption}}
Fakta Unik: 12 Desa di Magetan Tunda Pilkades hingga 2027, Bakal Pakai E-Voting!

Pemerintah Kabupaten Magetan menunda Pilkades di 12 desa dari 2025 ke 2027. Keputusan ini diambil karena pertimbangan keamanan, aspek yuridis, dan menunggu PP baru. Apa alasannya?

{{caption}}
Fakta Unik: Pilkades Digital Jabar Dipastikan E-Voting, Gubernur Dedi Mulyadi Keluarkan SE Resmi

Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat yang memastikan pelaksanaan Pilkades Digital Jabar akan menggunakan sistem e-voting, menandai era baru demokrasi desa.

{{caption}}
Jadwal Pilkada 2024 dan Tahapannya, Perlu Diketahui

Penting untuk mengetahui jadwal Pilkada 2024 dan tahapan penyelenggaraannya.

{{caption}}
Lengkap, Ini Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024

Pilkada akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang tersebar di Indonesia.

{{caption}}
Deklarasi Damai Pilkades Sidoarjo 2026: Komitmen Kuat Jaga Kondusifitas Daerah

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi damai menjelang Pilkades Sidoarjo 2026 di 80 desa. Langkah ini untuk memastikan situasi tetap kondusif serta menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas dan amanah.

{{caption}}
Pemkab Batola Sinergi KPU dan Bawaslu Sukseskan Pilkades Batola 2026

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat sinergi dengan KPU dan Bawaslu setempat untuk memastikan kelancaran dan integritas Pilkades Batola 2026 di 25 desa.

{{caption}}
Bangka Tengah Siapkan Regulasi Pilkades Berbasis Kearifan Lokal, Jamin Harmonisasi Desa

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sedang menyusun Raperda Pilkades 2026 berbasis kearifan lokal. Ini upaya memastikan pemilihan kepala desa harmonis dan mencerminkan budaya setempat.

{{caption}}
KPU Tegaskan Pilkades E-Voting Butuh Payung Hukum, Ternyata Begini Faktanya!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?

{{caption}}
Segini Gaji Kepala Desa dan Perangkatnya, Ternyata Lebih Besar dari PNS Golongan II/a

Kepala desa paling sedikit menerima Rp2,426 juta per bulan. Jumlah ini setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

{{caption}}
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.