Pemerintah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menerapkan kebijakan WFH bagi sebagian ASN nonpelayanan setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ASN Bekasi ini dipastikan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag

Pemerintah Kabupaten Bekasi bergerak cepat melakukan percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir, memprioritaskan jalan dan jembatan demi kelancaran aktivitas warga.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memperkuat Pembinaan BPD Bekasi, menegaskan peran vital BPD sebagai pengawas tata kelola desa demi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Inspektorat Bekasi memulai tindak lanjut hasil pemeriksaan internal tahun anggaran 2022-2025. Cari tahu bagaimana langkah ini memperkuat akuntabilitas keuangan daerah!