Pakar UGM: Investasi PAUD Kunci Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Pakar UGM Gumilang Aryo Sahadewo menekankan pentingnya Investasi PAUD sejak dini untuk membentuk SDM unggul, meski partisipasi masih rendah. Simak rekomendasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan akses dan pendanaan.

Pakar Ekonomika Pendidikan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Gumilang Aryo Sahadewo, menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi utama. Penegasan ini disampaikan Gumilang di Yogyakarta pada hari Sabtu, 6 Juni 2026, dalam sebuah forum diskusi. Ia menekankan bahwa PAUD merupakan titik awal krusial untuk investasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Indonesia, membentuk generasi masa depan yang kompeten.

Menurut Gumilang, secara teoretis, investasi pendidikan yang dilakukan sedini mungkin dinilai mampu menghasilkan imbal balik yang jauh lebih besar. Fenomena ini terjadi karena efek 'compounding' atau penggandaan bekerja lebih lama seiring waktu. Dengan memulai pendidikan sejak usia dini, anak-anak mendapatkan keuntungan kumulatif yang signifikan dalam perkembangan kognitif dan sosial mereka.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang kurang menggembirakan, di mana angka partisipasi PAUD di Indonesia pada tahun 2024 baru mencapai 36 persen. Rendahnya angka partisipasi ini secara jelas memperlihatkan adanya ketimpangan akses yang signifikan antarkelompok sosial, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan serta keluarga dengan latar belakang ekonomi berbeda.

Tantangan Akses dan Pendanaan PAUD di Indonesia

Ketimpangan akses PAUD menjadi isu serius yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Anak-anak yang datang dari keluarga mampu cenderung memperoleh "headstart" atau keunggulan awal yang substansial dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Keunggulan ini, baik secara teoretis maupun empiris, terbukti memberikan imbal balik yang lebih besar dalam jangka panjang, mempengaruhi kesuksesan akademik dan profesional mereka.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar lembaga PAUD, sekitar 97 persen dari total keseluruhan, dikelola oleh pihak swasta. Akibatnya, akses terhadap pendidikan PAUD yang berkualitas sangat bergantung pada kemampuan finansial orang tua untuk membayar biayanya. Situasi ini menciptakan hambatan besar bagi keluarga dengan ekonomi terbatas, yang seringkali tidak memiliki pilihan PAUD terjangkau.

Selain itu, alokasi belanja pemerintah untuk pengembangan PAUD masih tergolong sangat minim, hanya sekitar empat persen dari total anggaran pendidikan nasional. Minimnya dukungan finansial dari pemerintah ini semakin memperlebar jurang ketimpangan akses PAUD di berbagai lapisan masyarakat, menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan sejak dini.

Prioritas Kebijakan untuk Perluas Investasi PAUD Berkualitas

Menghadapi tantangan tersebut, Gumilang berpendapat bahwa pemerintah perlu mengambil sejumlah prioritas kebijakan pendidikan yang strategis. Tujuannya adalah untuk memperluas pasokan dan akses PAUD yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia. Langkah-langkah ini fundamental untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dini yang layak dan transformatif.

Beberapa rekomendasi kebijakan konkret meliputi peningkatan pendanaan PAUD secara signifikan, baik dari anggaran pusat maupun daerah. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pendirian dan operasional PAUD di wilayah pedesaan juga menjadi strategi penting. Pendirian pusat PAUD yang terjangkau, pelatihan guru PAUD yang berkelanjutan, standardisasi kurikulum yang komprehensif, hingga subsidi untuk keluarga miskin, rentan, dan kelas menengah aspiratif juga harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Prioritas kebijakan pendidikan selanjutnya adalah mendesain ulang insentif pendanaan pendidikan dengan lebih efektif. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja yang sudah ada serta membangun basis data pendukung yang akurat dan terintegrasi. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di seluruh pelosok negeri.

Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menambah kompensasi yang layak bagi guru di daerah terpencil atau sekolah dengan kebutuhan tinggi. Pengembangan profesional berkelanjutan yang didanai dan berkualitas juga krusial untuk meningkatkan kompetensi pengajar. Gumilang menegaskan bahwa reformasi pendidikan ini membutuhkan perubahan cara pandang dan implementasi, bukan sekadar penambahan uang semata, melainkan juga perbaikan sistemik yang mendalam.

Sumber: AntaraNews